Indramayu, beritatandas.id – Konflik agraria di daerah Indramayu antara petani tebu dan PG Rajawali II sampai di telinga Anggota DPRD Jawa Barat (Jabar) Sidkon Djampi yang meminta pemerintah untuk turun tangan menyelesaikan permasalahan tersebut.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan, peran pemerintah wajib turun tangan membantu penyelesaian konflik antara petani tebu dan PG Rajawali II yang diduga terjadi tindak kekerasan di lahan HGU Jatitujuh.
“Pemerintah harus hadir, jangan sampai rakyat menjadi korban akibat konflik agraria di Jawa Barat,” ucapnya, Senin (7/11).
Sidkon menambahkan, permasalahan agraria bisa diselesaikan melalui jalur hukum, baik pidana maupun perdata. Jangan sampai terjadi tindak kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan agraria.
“Permasalahan bisa diselesaikan melalui jalur hukum, pidana dan perdata. Ini negara hukum jangan sampai pakai kekerasan,” ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, puluhan mahasiswa dan Serikat Petani Indonesia Dewan Pengurus Cirebon melakukan aksi demo di depan kantor PG Rajawali II di Jalan Wahidin, Kota Cirebon, menuntut tuntaskan konflik agraria.
Dengan membawa atribut dan spanduk yang berisi protes “Tuntaskan konflik agraria”, massa mengkalim pihak PG Rajawali II telah melakukan intimidasi dan kekerasan kepada petani tebu dalam menyelesaikan sejumlah masalah.
Perwakilan massa aksi, Mahmud Zulfikar menjelaskan, telah terjadi konflik agraria di Indramayu tepatnya di hamparan kesatuan pemangku hutan di desa Sukamulya. Konflik terjadi karena HGU PG Rajawali II mengharuskan tukar menukar dengan lahan kawasan hutan. Namun, tidak berhasil sehingga status lahan tetap menjadi kawasan hutan.
“Status tanah kawasan hutan, itu karena HGU Rajawali yang mengharuskan terjadi tukar menukar kawasan hutan tidak berhasil dipenuhi PG Rajawali II sehingga tanah tersebut kembali menjadi kawasan hutan sesuai dengan peraturan menteri tentang tanah kawasan hutan dalam pengelolaan khusus,” ucapnya.***
Redaksi