Praktik Sepihak BUJP PT GASS Picu Gejolak, Hubungan Industrial di PT Chang Shin Kembali Memanas

Karawang, beritatandas.id — Hubungan industrial yang harmonis antara korporasi dan masyarakat lokal di Kabupaten Karawang kembali terusik. Keberadaan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) PT GASS di lingkungan PT Chang Shin, Desa Jomin Barat, Kecamatan Kotabaru, masih menuai gelombang penolakan dari warga setempat.

Alih-alih menciptakan iklim kerja yang kondusif, kehadiran PT GASS dinilai mengabaikan prinsip dasar sosiologis dan tidak merangkul kearifan lokal. Masuk tanpa “ketuk pintu” serta mengabaikan komunikasi awal dengan warga sekitar menjadi pemicu utama ketegangan di tingkat akar rumput.

Ketua Baraya Jomin Bersatu, Ajum, menyayangkan sikap tak jelas dan terkesan arogan yang ditunjukkan manajemen PT GASS sejak pertama kali beroperasi di wilayah tersebut. Menurutnya, pendekatan korporasi yang mengabaikan kearifan lokal hanya akan memicu resistensi berkepanjangan dari masyarakat.

“Sejak awal masuk, pihak PT GASS tidak pernah melakukan komunikasi yang baik atau ‘ketuk pintu’ dengan lingkungan warga Jomin Barat. Mereka datang tanpa mengindahkan kearifan lokal yang selama ini dijunjung tinggi oleh masyarakat sekitar,” ujar Ajum saat dikonfirmasi, Selasa (8/9).

Kritik keras juga diarahkan kepada manajemen PT GASS yang diduga kerap mengumbar janji kosong. Melalui klaim yang disetujui Kepala Desa setempat, PT GASS sempat menjanjikan program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Security bagi warga lokal. Namun, realisasi di lapangan dinilai jauh dari harapan.

Persoalan ini kian meruncing dengan mencuatnya sejumlah dugaan kebijakan merugikan yang menimpa para tenaga pengamanan (satpam) di dalam area pabrik. Senada dengan hal tersebut, perwakilan unsur Karang Taruna Jomin Barat menyoroti adanya dugaan praktik eksploitatif di lingkungan kerja internal.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat dugaan penahanan sisa gaji satpam akibat peralihan vendor BUJP. Hak finansial anggota satpam tersebut ditahan pihak manajemen dengan dalih baru bisa dicairkan setelah masa kontrak kerja dengan PT Chang Shin berakhir. Kebijakan sepihak ini dinilai sangat membebani kondisi ekonomi para pekerja di tengah tingginya kebutuhan hidup.

Selain itu, muncul polemik aturan internal terkait denda absensi atau “uang back up”. Kebijakan ini mewajibkan setiap satpam yang berhalangan hadir untuk membayar denda sebesar Rp150.000 guna membayar petugas pengganti. Aturan tersebut dinilai memberatkan dan tidak memiliki dasar regulasi ketenagakerjaan yang jelas.

Lebih lanjut, Ajum mengkhawatirkan kehadiran PT GASS justru akan menjadi bumerang bagi PT Chang Shin sendiri. Selama ini, PT Chang Shin dikenal memiliki rekam jejak hubungan yang baik, kondusif, dan harmonis dengan warga Jomin Barat.

“Masuknya pihak ketiga seperti PT GASS dengan gaya manajemen yang arogan dan tertutup dikhawatirkan merusak modal sosial yang telah lama dibangun antara industri dan masyarakat lokal. Jika konflik ini dibiarkan tanpa evaluasi total atau mediasi yang transparan, bukan tidak mungkin ketidakpercayaan publik berujung pada aksi protes yang lebih besar, yang pada akhirnya justru merugikan stabilitas operasional pabrik,” ungkap Ajum.

Ia bersama unsur pemuda mendesak agar manajemen PT Chang Shin tidak tinggal diam dan segera melakukan audit terhadap kinerja PT GASS, agar iklim investasi tetap berjalan seiring dengan keadilan sosial di tingkat lokal. Sementara terkait hal tersebut, pihak PT Gass belum berhasil di konfirmasi, alias masih bungkam. (MH)