Sri Rahayu Gelar Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah di Dapil II dan Dapil III

beritatandas.id – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 67 desa, Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi Golkar, Sri Rahayu, S.H., turun langsung menggelar agenda Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Aula Kecamatan Pedes. Langkah proaktif ini diambil guna memastikan seluruh tahapan pesta demokrasi tingkat desa di Wilayah Dapil II dan III Karawang berjalan transparan, tertib, serta terbebas dari potensi konflik horizontal.

Agenda strategis tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang, M. Syaefuloh, beserta jajaran Camat dan perangkat desa setempat. Pengawasan melekat ini difokuskan pada pemetaan potensi masalah sejak dini, mengingat dinamika politik tingkat desa memiliki tingkat kerawanan sosial yang cukup tinggi.

Kehadiran unsur legislatif dan eksekutif secara bersamaan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mengawal iklim demokrasi yang sehat. Seluruh pihak sepakat bahwa kunci utama kesuksesan Pilkades terletak pada netralitas penyelenggara serta kesiapan infrastruktur di tingkat bawah.

Pelaksanaan Pilkades kali ini menunjukkan pergeseran peta kontestasi yang cukup signifikan dibanding gelaran periode sebelumnya. Jika pada perhelatan terdahulu satu desa bisa diserbu oleh 5 hingga 7 kandidat, kali ini jumlah pendaftar cenderung minim dan didominasi oleh calon petahana (incumbent). Rata-rata setiap desa kini hanya memunculkan 1 hingga 2 calon kepala desa.

Selain dinamika pencalonan, evaluasi mendalam juga dilakukan terhadap penentuan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pengalaman dari pelaksanaan sebelumnya menjadi pelajaran berharga, di mana area TPS yang terlalu sempit memicu penumpukan massa dan gangguan kenyamanan warga. Sri Rahayu meminta pihak panitia untuk memilih tempat yang lebih luas seperti lapangan desa demi mengakomodasi jumlah pemilih.

‎Pemetaan tempat voting harus memperhitungkan aksesibilitas pemilih, termasuk penyediaan fasilitas khusus bagi warga berkebutuhan khusus, lansia, dan pemilih yang sedang sakit. Penataan area yang matang diyakini mampu menjaga kondusivitas serta kelancaran proses pemungutan suara dari awal hingga akhir.
‎

Transisi menuju sistem Pilkades digital menjadi fokus utama dalam sosialisasi kali ini. Penerapan teknologi bertujuan untuk memangkas efisiensi anggaran serta mempercepat proses penghitungan suara secara real-time. Meski demikian, penerapan sistem digital menuntut panitia penyelenggara tingkat desa untuk memiliki kecakapan teknis yang mumpuni.

Sektor paling krusial yang disorot adalah penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sri Rahayu menegaskan pentingnya konsistensi data pemilih sejak awal tahapan agar tidak ada perbedaan DPT antara data panitia dan data milik para calon kades. Sengketa Pilkades sering kali dipicu oleh ketidaksinkronan data hak pilih serta penggunaan identitas kependudukan (KTP) yang belum tervalidasi.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bersama DPMD Karawang didorong untuk mempercepat rekam data KTP elektronik, khususnya bagi pemilih pemula. Kepastian hak pilih bagi setiap warga negara menjadi tolok ukur legitimasi hasil pemilihan kepala desa tersebut.
‎

Kepala DPMD Karawang, M. Syaefuloh, menggarisbawahi bahwa titik krusial kerawanan Pilkades bermula dari proses pembentukan Panitia 11 oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Panitia yang terpilih diwajibkan menjaga netralitas dan tidak menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pasang calon manapun.

Selain aspek integritas, komposisi Panitia 11 diharapkan melibatkan sumber daya manusia yang melek teknologi (IT literate). Penguasaan perangkat digital sangat dibutuhkan agar pelaksanaan teknis, rekapitulasi data, hingga penanganan kendala jaringan di lapangan tidak mengalami hambatan yang berarti.

‎Sinergi antara panitia, BPD, dan perangkat kecamatan diharapkan mampu menciptakan iklim Pilkades yang aman, damai, dan adil. Melalui kesiapan teknis dan pengawasan intensif, perhelatan Pilkades serentak di Kabupaten Karawang optimistis mampu melahirkan pemimpin desa yang berintegritas dan dicintai masyarakatnya. (Lex)