Rahmat Hidayat Djati Meminta Gubernur Jabar Minta Masalah Ekonomi Jadi Prioritas Refocusing Anggaran 2021

beritatandas id, BANDUNG –  Keberadaan merebak Covid-19 pada gelombang kedua ini tidak hanya mengancam kesehatan juga bisa melululantahkan perekonomian.

Menanggapi itu ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati meminta dalam refocusing anggaran 2021 menempatkan bidang pembangunan ekonomi masuk skala prioritas.

 

“Kepada gubernur dan TAPD melalui pimpinan DPRD Jabar, agar dalam penenetuan refocusing anggaran tahun 2021 yang akan dan sedang berjalan, menempatkan bidang pembangunan ekonomi di skala prioritas,” ujar Toleng, begitu dia akrab disapa.

Menurutnya, program yang harus diselamatkan bahkan seharusnya ditingkatkan adalah soal pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, koperasi, pasar dan UMKM.

Begitupun, tambahnya, dalam penyusunan postur belanja pada RAPBD 2022. Persoalan itu sering disampaikan, sebagai pengingat bahwa program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sangat penting diperhatikan dalam situasi pandemi seperti saat ini.

“Ini kami sampaikan ulang mengingat beberapa kali situasi sering melemahkan daya ingat kita soal betapa pentingnya pembangunan sektor perekonomian di Jawa Barat, ini untuk memberi jalan bagi upaya pembangunan ketahanan pangan masyarakat kita,” ujarnya.

Sementara pada sektor pariwisata yang semakin lesu, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menyampaikan, hendaknya gubernur memperhatikan semua pelaku usaha di sektor ini, terutama yang mengalami kesusahan berkepanjangan karena situasi pandemi.

“Program akselerasi dibutuhkan, bukan live service dan pencitraan media sosial saja,” tegasnya.

Komisi II juga sudah mengajukan kepada gubernur melalui pimpinan DPRD soal pelaksanaan program penanggulangan pandemi Covid-19 di Jawa Barat, terutama pada sektor pemulihan perekonomian atas nama pemulihan ekonomi nasional (PEN), juga sektor kesehatan masyarakat.

“Saya dikabari dari pimpinan bahwa pertanyaan dan permintaan keterangan sudah disampaikan oleh pimpinan DPRD ke gubernur, dan kita sedang menunggu respon saudara gubernur,” tegas Toleng yang juga ketua Mada PPM Jawa Barat.

 

 

 

 

Redaksi

Exit mobile version