SUBANG, beritatandas.id – Satu tahun jelang hari pemungutan suara Pemilu serentak 2024 pada 14 Februari 2024 mendatang, Bawaslu Kabupaten Subang terus mengingatkan masyarakat untuk berperan aktif untuk ikut mengawasi jalannya tahapan Pemilu yang salah satunya dengan cara memastikan diri tercatat sebagai pemilih.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi dan Humas Bawaslu Kab Subang Imanudin mengungkapkan, saat ini jajaran KPU tengah melaksananakan tahapan penyusunan daftar pemilih dengan melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) Data Pemilih yang dilakukan oleh petugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dari 12 Februari hingga 14 Maret 2023.
“Tujuan dari dilakukannya Coklit ini Untuk mendapatkan data pemilih yang akurat sehingga perlu dilakukan pemutakhiran data pemilih secara faktual sesuai dengan prosedur Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih yang dilakukan oleh Pantarlih,” ungkap Imanudin Kadiv Pencegahan Partisipatisi dan Humas Bawaslu Kab. Subang.
Imanudin menjelaskan bahwa Pantarlih saat melakukan coklit diantaranya mencatat data pemilih yang telah memenuhi syarat, tapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih, memperbaiki data pemilih jika ada kekeliruan, mencatat pemilih yang telah berubah status dari status prajurit TNI atau anggota Polri, mencoret data pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi prajurit TNI atau Polri, mencoret data pemilih yang belum pernah kawin atau menikah pada hari pemungutan suara.
Iman juga menambahkan bahwa Bawaslu, kembali menghimbau kepada Pantarlih agar mendapatkan data yang valid, Pantarlih dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam PKPU 7/2023 termasuk dengan tidak melewatkan hal-hal yang sifatnya administratif seperti tidak memasang stiker sebagai tanda rumah tersebut telah dicoklit atau sebaliknya.
“Kamipun mengingatkan kepada seluruh masyarakat Subang untuk membantu jalannya tahapan Coklit ini dengan memberikan respon yang baik kepada Pantarlih yang sedang menjalankan tugas negara demi mendapatkan Pemilu yang terlegitimasi karena terjaganya hak konstitusi warga dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024,” ujarnya.
Selanjutnya terkait tahapan yang mesti dikawal yakni verifikasi faktual (verfak) dukungan DPD RI terhadap Bacaleg yang mempunyai Sebaran dukungan di Subang. Prinsipnya saat verfak ini adalah memastikan nama, alamat, dan NIK pendukung dengan datang langsung ke rumahnya atau di tempat lain yang ditentukan, serta menanyakan apakah mendukung atau tidak.
Meski begitu, verfak juga dapat dilakukan melalui sarana teknologi dengan cara panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika, dan jika dalam hal pendukung tidak dapat dilakukan verfak oleh KPU Kabupaten/Kota sampai masa berakhirnya tahapan verfak kesatu, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.
“Tak hanya itu, yang mesti kita sama-sama perhatikan adalah pencatutan dukungan. Kalau tidak merasa mendukung sampaikan aja yang sebenarnya kepada petugas karena itu hak warga untuk memberikan dukungan atau tidak sehingga tidak ada paksaan kepada siapapun,”paparnya.
Selain itu Iman juga menyampaikan bahwa dalam rangka melakukan percepatan pertukaran informasi, edukasi, literasi kepemiluan, Bawaslu telah meluncurkan aplikasi ‘Jarimu Awasi Pemilu’ sebuah aplikasi komunitas digital pengawasan partisipatif dalam rangka menjaga amanah Perbawaslu Pengawasan Partisipatif.
“Semua orang dari berbagai unsur, berbagai komunitas bisa bertukar informasi dan diskusi, begitu pula politisasi SARA, disinformasi, kampanye hitam dan ujaran kebencian bisa dimitigasi dan dilakukan penanganan secara cepat, juga menjadi pusat informasi kepemiluan yang terpercaya,” tegasnya.
Kendati demikian menurutnya bahwa komunitas digital pengawasan partisipatif ini menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Dia membayangkan jika Bawaslu seluruh Indonesia berkolaborasi dengan sejuta orang, dan sejuta orang itu saling terhubung, maka jaringan pengawasan partisipasi akan masif dan menguat.
Denny