Sidkon tak Sepakat Nama Provinsi Jawa Barat Diganti

beritatandas.id, CIREBON – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, H. Muhamad Sidqon DJ, angkat bicara terkait adanya usulan perubahan nama provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda.

Menurut Sidqon, usulan perubahan nama provinsi yang dilakukan para budayawan dan sejarawan beberapa waktu lalu di kongres Sunda, hal tersebut silahkan saja.

“Namanya juga usulan ya silahkan saja dan hak mereka sebagai warga Jawa Barat untuk mengusulkan itu,”kata Sidqon kepada Suara Cirebon melalui pesan singkat, Sabtu (17/10/2020).

Seperti halnya mereka yang mengusulkan perubahan nama itu, dirinya pun juga sebagai warga Jawa Barat memiliki pandangan lain, terkait usulan perubahan nama provinsi itu

“Saya juga sebagai warga Jawa Barat mempunyai pandangan lain, saya tidak setuju dengan usulan itu dan mengusulkan agar nama provinsi Jawa Barat tetap,” tegasnya.

Ada dua hal sebagai alasan dirinya menolak dan kekeuh nama Provinsi Jawa Barat tetap. Alasan pertama, bahwa Jawa barat itu adalah mitra dari Jawa tengah dan Jawa timur juga DKI, Banten dan Yogyakarta.

“Artinya Jawa Barat ini sangat erat dengan penamaan Jawa timur dan Jawa tengah,“ ujarnya.

Yang ke dua Jawa Barat itu, tambah Sidqon, tidak hanya dihuni oleh suku Sunda saja, bagaiamana dengan wilayah Pantai Utara (Pantura) yang lebih didominasi suku Jawa.

“Misalnya dengan Pantura sebagian Subang, Kerawang, Majalengka bahkan bisa jadi sebagian Kuningan berbahasa Jawa , daerah cilimus ke bawah kan Jawa, belum lagi dengan Cirebon kota kabupatenya dan Indramayu,” ungkapnya.

“Jadi menurut saya kalau diubah Provinsi Jabar menjadi provinsi Sunda enggak kebayang bagaimana dengan masyarakat yang tataran Jawa itu tidak merasa diakui,” sambung Sidqon.

Sidqon menilai, pengusulan nama provinsi ini, akan memicu adanya pengusulan provinsi di wilayah Cirebon, agar Cirebon memiliki provinsi sendiri, sehingga yang dikhawatirkan Sidqon untuk membangun Jabar Juara menjadi sangat tidak kondusif.

“Jadi saya lebih tidak setuju perubahan nama provinsi itu. Lebih jauhnya bagaimana nanti kalau misalnya Cirebon mengusulkan agar punya provinsi sendiri namanya provinsi Cirebon, ini kan menjadi kurang kondusif untuk membangun Jawa Barat,” ujarnya.

Redaksi

Exit mobile version