‎Sri Rahayu Bersama DPMD Sosialisasikan dan Simulasikan Pilkades Berbasis Digital di Tirtamulya

beritatandas.id – Upaya mendorong pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) yang lebih transparan, efektif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi terus dilakukan. Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi dan simulasi Pilkades berbasis digital di Kecamatan Tirtamulya. Selasa (15/09/2026).

‎Adapun di Kecamatan Tirtamulya ada 3 desa yang akan melaksanakan Pilkades diantaranya Desa Tirtasari, Desa Bojongsari dan Desa Karangsinom dan Kegiatan di hadiri oleh, Kadis DPMD M Saepulloh, Camat Tirtamulya Moch Reza, Kapolsek Cikampek Kompol Aji Setiaji, Anggota Koramil 0406, Panitia tim 11 dan BPD.
‎
‎Kegiatan tersebut melibatkan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Golkar Hj.Sri Rahayu.SH bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sebagai bagian dari pengawasan kolaboratif sekaligus memberikan pemahaman kepada pemerintah desa dan masyarakat mengenai mekanisme pelaksanaan Pilkades berbasis digital.
‎
‎Dalam kegiatan itu, peserta mendapatkan penjelasan mengenai tahapan, tata cara, serta penggunaan sistem digital dalam proses pemilihan. Simulasi juga dilakukan untuk memberikan gambaran secara langsung mengenai alur pemungutan suara hingga proses penghitungan.

‎Hj.Sri Rahayu.SH, Anggota DPRD Jabar Fraksi Golkar.

‎Sri Rahayu menekankan pentingnya kesiapan seluruh pihak dalam menghadapi penerapan sistem digital pada Pilkades. Menurutnya, pemanfaatan teknologi harus dibarengi dengan sosialisasi yang memadai agar masyarakat dapat memahami proses dan turut menjaga pelaksanaan pemilihan yang demokratis.
‎
‎Kolaborasi dengan DPMD juga dinilai penting untuk memastikan aspek pengawasan, kesiapan teknis, serta pemahaman penyelenggara di tingkat desa dapat berjalan secara optimal.
‎
Melalui sosialisasi dan simulasi tersebut, diharapkan pemerintah desa, panitia, serta masyarakat Tirtamulya semakin siap menghadapi pelaksanaan Pilkades berbasis digital. Sistem tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam proses demokrasi di tingkat desa.(Lex)