Bandung, beritatandas.id – Sejumlah tenaga harian lepas penyuluh pertanian di Jawa Barat mengeluhkan soal penerimaan honorarium kerja. Mereka menilai upah yang diberikan belum sepadan dengan tuntutan kerja.
Keluhan itu disampaikan perwakilan penyuluh pertanian Jabar kepada Anggota DPRD Jabar Asep Suherman. Perwakilan penyuluh tani, Suhada mengatakan sebelumnya upah tenaga harian lepas dari pusat untuk lulusan S1 Rp 2 juta, lulusan D3 Rp 1,5 Juta, dan lulusan SPMA Rp 1,2 juta.
“Itu dikontrak selama 11 (bulan) dan 1 bulannya itu kosong dan himbauan dari pusat juga untuk disediakan dari masing-masing daerah,” ujarnya dalam keterangan yang diterima, Rabu (12/1/2022).
Upah tersebut didapatkan dengan beban kerja 1 orang tenaga harian lepas itu mendampingi petani dari satu atau dua desa, sehingga beban kerjanya sama dengan penyuluh tani ASN.
“Kami kerja di lapangan mendampingi petani lima hari kerja dalam satu minggu, bahkan bisa satu minggu full, karena memang petani bahasanya tidak ada libur, kami harus siap dalam semua kondisi,” kata dia.
Oleh karena itu, kata Suhada, pihaknya mendorong agar pemerintah memperhatikan kondisi tenaga harian lepas petani di lapangan. Aspirasi itu diharapkan bisa diserap DPRD Jabar dan disampaikan ke pemerintah.
“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah khususnya di Jawa Barat ada tambahan honor dari pemerintah,” tutur dia.
“Harapannya sudah kami sampaikan kepada Ketua Komisi II, pertama berkaitan dengan dukungan dan dorongan dari sisi regulasi dan anggaran dari Komisi II untuk THL TBPP khususnya untuk tambahan honorarium di bulan Januari-November 2022 dan tambahan honor di bulan Desember 2022,” kata dia menambahkan.
Sementara itu, Asep mengaku akan menyerap aspirasi para tenaga harian lepas tersebut. Aspirasi akan dikawal di APBD I tahun 2022.
“Insya Allah kita siap mengawal aspirasi dari perwakilan THL TBPP ini, sejauh kita masih menunggu Pergub, mungkin kedua maksimal karena masih menunggu review APBD dari Kemendagri,” ujar dia.
Bahkan, pihaknya sudah mendorong kenaikan honor itu sejak September 2021. Namun memang hingga kini belum terealisasi.
“Hasil hitung dinas itu Rp 8,3 miliar tapi, dinota kita minta tambahan jadi 42 miliar. Dalam nomenklatur pro kegiatan pelaksanaan pertanian, aktivitas programnya termasuk pengembangan ketenagaan penyuluhan pertanian Rp 86 miliar,” katanya.***
Redaksi