Tertarik Dengan Kegigihan Kades Dan Warga Terdampak Kali Kalapa, Akademisi Jadikan Target Penelitian

beritatandas.id, Karawang – Bencana rutin yang dialami oleh masyarakat Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, akibat dampak dari luapan air sungai Kali Kalapa belum berakhir. Upaya dan perjuangan Kepala Desa (Kades) bersama masyarakatnya belum surut.

 

Dukungan penuntasan penderitaan masyarakat Desa Wadas, khususnya yang terdampak paling parah berada di Dusun Karaba terus mengalir. Berbagai elemen masyarakat lainnya, dari unsur Organisasi Masyarakat (Ormas) turut mensupport perjuangan masyarakat Desa Wadas.

 

Begitu juga dari kalangan akademisi dan mahasiswa. Langkah konkret dari unsur akademisi dan mahaiswa diberikan kepada masyarakat terdampak Kali Kalapa. Kamis 11 November 2021 yang Bertempat diaula Desa Wadas Teluk Jambe Timur, digelar sosialisasi penanganan banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Kalapa.

 

Kegiatan ini merupakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi bidang penelitian, pengabdian yang terintegrasi dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa 2021 yang dihadiri oleh Pemerintahan Desa Wadas, mahasiswa dan mahasiswi Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika) yang sedang melakukan KKN, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang diwakili oleh Bidang Sumber Daya Air (SDA) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karawang.

 

Dr. Eka Yulyana, S.IP., M.Si. M.AP yang merupakan dosen Unsika Karawang sebagai Narasumber dalam acara  sosialisasi penanganan banjir DAS sungai Kalikalapa Desa Wadas mengatakan, bahwa percepatan perbaikan dampak banjir aliran Sungai Kali Kalapa, diantaranya normalisasi, diperlukan sinergitas seluruh pihak.

“Koordinasi dibenahi dengan komitmen yang harus terealisasi antara BBWS dan Pemerintah Daerah seperti Bappeda, DPMTSP, DLHK, PUPR, Pemerintah Desa,” ujarnya.

 

Lebih jauh dikatakan Dr. Eka Yulyana, dalam penangaan banjir/bencana alam diperlukan komitmen, penegakan regulasi, dan kolaborasi dari seluruh stakeholder baik dari pihak Pemerintah, baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Desa, dengan pengelola kawasan atau konsorsium, sebagai pihak swasta.

 

“Dalam hal ini yaitu pengusaha yang memiliki perusahaan dikawasan industri dan pihak masyarakat, serta para stakeholder lainnya yang dapat mendorong perbaikan kondisi daerah yang terdampak,” Ujar Doktor lulusan Universitas Padjajaran (Unpad) tersebut.

 

Ditambahkannya, realisasi terhadap kebijakan yang telah menjadi kesepakatan bersama berkaitan dengan tanggung jawab lingkungan dan sosial pada daerah terdampak dari aktivitas industri, perusahaan dan pengembang lainnya harus terwujud dengan penegakan komitmen yang tegas dari pemangku kebijakan (political will) sehingga harapan treatment dan solusi dapat terpecahkan dengan adaptif dan efektif pada lingkungan dan masyarakat.

“Berharap ada solusi nyata atas Banjir yang kerap kali menimpa warga masyarakat Desa Wadas dengan adanya kolaborasi Governance dalam penanganan dampak banjir,” Ungkapnya

 

Sementara itu Kepala Desa Wadas H. Junaedi saat dikonfirmasi mengapresiasi kegiatan sosailisasi penanganan banjir DAS Kali Kalapa ini. Menurutnya penangan banjir DAS Kali Kalapa di Desa Wadas Telukjambe Timur akan terus dilakukan oleh pemerintah Desa Wadas. Pihaknya terus mengupayakan dan memaksa kepada Pemerintah Daerah TK II Karawang agar secepatnya menangani banjir yang diperkirakan melanda kembali.

“Pemerintah Desa Wadas akan terus mengupayakan penanganan terjadinya banjir, terlebih disaat musim hujan seperti ini,” Tegas Jujun.

 

“Seperti yang pernah saya ungkapkan beberapa hari lalu kepada rekan – rekan awak media. Pemdes dan masyarakat Desa Wadas terus mempertanyakan komitmen kawasan industri, khususnya Karawang Jabar Industrial Estate (KJIE) yang sedang melakukan pembangunan real estate atau perumahan elite dan ruko pertokoan,” Terangnya.

 

Dirinya pun mengulas, “Kami masih mengingat, bahkan mencatat semua hasil rapat yang berlokasi disalah satu hotel yang berada di Sedana Golf. Waktu itu dengan tegas Bupati tidak akan menandatangani Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) adendum Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) KJIE, bila mana belum menunaikan kewajibannya untuk membuat embung air,”

 

“Tapi mana, kenyataannya sudah mulai lagi musim hujan diakhir Tahun 2021, belum juga ada realisasi pembuatan embung? Padahal Pemda Karawang melalui Dinas PUPR sudah mulai action menangani dampak longsor dihilir sungai Kali Kalapa. Tapi persoalannya, kalau dihulunya tidak ada penanganan, percuma saja! Malah mengganggu progres pemasangan bronjong ditanggul yang berada dihilir,” Ketus Junaedi.

 

“Dengan adanya kepedulian dari unsur akademisi dan mahasiswa ini, tentu menjadi spirit bagi kami masyarakat Desa Wadas. Bertambah lagi dukungan untuk kami yang selama ini terus dihantui oleh rasa takut karena bencana,” Pungkasnya.

Reporter : Lex/Rls

Exit mobile version