
Kota Cimahi – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan I (Kota Bandung dan Kota Cimahi) Acep Jamaludin melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025 di Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi, Minggu (17/05/2026).
Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap program dan kebijakan pemerintah daerah agar berjalan sesuai dengan perencanaan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Acep Jamaludin menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan DPRD merupakan bentuk komitmen lembaga legislatif dalam memastikan pelaksanaan program pemerintah berjalan efektif, transparan dan tepat sasaran, khususnya pada sektor pelayanan sosial.
Menurutnya, Dinas Sosial memiliki peran strategis dalam menangani berbagai persoalan sosial di masyarakat, sehingga program-program yang dijalankan harus benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Pengawasan ini penting dilakukan agar seluruh program pemerintah, khususnya di bidang sosial, dapat berjalan optimal dan tepat sasaran. Kami ingin memastikan pelayanan kepada masyarakat benar-benar maksimal,” ujar Acep.
Ia menambahkan, DPRD Jawa Barat akan terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta memperkuat sinergi antara legislatif dan pemerintah daerah demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.
Selain itu, Acep juga menyoroti pentingnya validasi data penerima bantuan sosial agar bantuan yang disalurkan pemerintah tidak salah sasaran. Menurutnya, akurasi data menjadi salah satu faktor utama dalam keberhasilan program kesejahteraan sosial.
“Kami berharap adanya pembaruan data secara berkala agar program bantuan sosial dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, dilakukan pula diskusi dan evaluasi terkait pelaksanaan program kerja Tahun Anggaran 2025, termasuk berbagai kendala yang dihadapi di lapangan serta upaya peningkatan pelayanan sosial kepada masyarakat di Jawa Barat.
Kegiatan pengawasan itu turut dihadiri jajaran pejabat dan pegawai Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat serta pihak terkait lainnya. Dengan adanya pengawasan tersebut, diharapkan seluruh program pemerintah dapat berjalan lebih efektif, efisien dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.***