1 Tahun Aep Maslani : Pusat Studi Ngawarak Luhur dorong Anggaran Pemerintah Prioritaskan peningkatan Sumber daya Manusia

Karawang, beritatandas.id – Pusat Studi Ngawarak Luhur memaparkan hasil kajian dalam Diskusi Publik bertajuk “Refleksi 1 Tahun Kepemimpinan Aep–Maslani: Antara Janji, Realita, dan Harapan”.

Kajian ini menilai bahwa evaluasi kepemimpinan daerah harus dilihat sebagai proses ilmiah untuk menguji sejauh mana kebijakan publik benar-benar menciptakan nilai publik bagi masyarakat.

Direktur Pusat Studi Ngawarak Luhur Reza Arief menegaskan bahwa refleksi satu tahun kepemimpinan tidak cukup dibaca sebagai laporan administratif.

“Kepemimpinan daerah harus diuji dari kemampuannya menghadirkan manfaat nyata bagi warga. APBD, investasi, dan pertumbuhan ekonomi harus diterjemahkan menjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat,”ujarnya.

Kajian mencatat struktur APBD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2025 memiliki kapasitas fiskal yang kuat, namun masih didominasi belanja operasian 72 persen, yang di bagi 38 persen belanja pegawai sementara 34 persen belanja barang dan jasa, belanja modal hanya sekitar 16 persen. Kondisi ini dinilai membatasi ruang fiskal untuk mendorong pembangunan infrastruktur produktif, pendidikan, dan layanan publik strategis.

Dari sisi sosial, angka kemiskinan Karawang berada di kisaran 7 persen dan menunjukkan tren membaik. Namun kajian mengingatkan bahwa banyak rumah tangga masih berada dalam kondisi rentan akibat meningkatnya biaya hidup.

“Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari turunnya angka kemiskinan, tetapi dari apakah warga memiliki akses berkelanjutan terhadap pekerjaan layak, pendidikan, dan perlindungan sosial,” kata Reza dalam paparannya.

Pada sektor pendidikan dan ketenagakerjaan, kajian menemukan ketimpangan serius antara output pendidikan dan kebutuhan industri. Rata-rata lama sekolah masih sekitar 8,3 tahun, sementara pengangguran terbuka justru didominasi lulusan SMA/SMK. Fenomena ini menunjukkan paradoks pembangunan di tengah status Karawang sebagai kawasan industri nasional.

Kajian juga menyoroti tingginya investasi dan UMK Karawang yang termasuk tertinggi di Indonesia belum sepenuhnya berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja lokal.

“Ini adalah gejala jobless growth. Pertumbuhan ekonomi ada, tetapi belum cukup inklusif bagi tenaga kerja Karawang,” tegasnya.

Sebagai rekomendasi, Pusat Studi Ngawarak Luhur mendorong reformasi belanja daerah, penguatan pendidikan vokasi berbasis kebutuhan industri, pembangunan infrastruktur yang berorientasi pemerataan, serta optimalisasi PAD melalui digitalisasi, penguatan BUMD dan optimalisasi asset daerah.

“Tantangan utama Karawang bukan kekurangan sumber daya, melainkan kualitas tata kelola. Tanpa kepemimpinan kebijakan yang kuat, APBD berisiko hanya menjadi laporan keuangan, bukan instrumen perubahan sosial,” pungkas Reza.

Pusat Studi Ngarawak Luhur juga memberikan Apresiasi atas program yang bermanfaat di bidang ekonomi, pembangunan, dan pemanfaatan anggaran yang efektif. (Lex)