Akhmad Marjuki Gelar Giat Pengawasan di Setia Asih, Warga Soroti Jalan Rusak hingga Minim PJU

beritatandas.id – Persoalan infrastruktur jalan, minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU), hingga perawatan saluran irigasi menjadi sejumlah aspirasi yang disampaikan warga Kelurahan Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.

Aspirasi tersebut mengemuka dalam kegiatan Giat Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dihadiri Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi IV Fraksi Partai Golkar, Akhmad Marjuki, Jumat (6/11/2026).

Kegiatan ini menjadi ruang dialog antara masyarakat dan wakil rakyat untuk menyampaikan berbagai persoalan pembangunan sekaligus memperoleh penjelasan mengenai program pemerintah dan pembagian kewenangan dalam penanganan infrastruktur.

Hadir dalam kegiatan tersebut Lurah Setia Asih, Dede Firmansyah, para ketua RW dan RT, tokoh masyarakat, pengurus Partai Golkar tingkat kecamatan, serta warga setempat.

Dalam pemaparannya, Akhmad Marjuki menjelaskan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi DPRD, selain legislasi dan penganggaran. Melalui fungsi tersebut, DPRD turut mengawal pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, termasuk pembangunan yang dibiayai anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat sangat penting dalam proses pengawasan karena warga merupakan pihak yang mengetahui secara langsung kondisi dan kebutuhan pembangunan di lingkungannya.

“Kalau ada temuan tentu akan kami tindak lanjuti karena fungsi kami adalah mengawal setiap program pembangunan yang dibiayai Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujar Akhmad Marjuki.

Ia juga memaparkan sejumlah program pembangunan yang menjadi perhatian dalam fungsi pengawasan DPRD Jawa Barat, di antaranya pembangunan Terminal Cikarang, rekonstruksi Jalan Makmun Nawawi–Cibarusah, pembangunan jembatan di Cibitung, serta pemasangan PJU di ruas Jalan Cikarang–Cibarusah.

Lurah Setia Asih, Dede Firmansyah, menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia berharap forum pengawasan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan pembangunan yang membutuhkan perhatian pemerintah provinsi.

“Dengan pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Dewan Provinsi, Akhmad Marjuki, saya berharap para warga dapat mengemukakan persoalan pembangunan yang dibiayai Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Bekasi ini,” kata Dede.

Dalam sesi dialog, salah seorang warga bernama Anto menyampaikan keluhan mengenai kondisi jalan, minimnya PJU, serta persoalan drainase. Ia juga mengungkapkan kekhawatiran warga terkait keamanan lingkungan akibat kurangnya penerangan jalan, yang menurutnya pernah berkaitan dengan peristiwa perampokan.

“Tadi kami selaku warga sudah menyampaikan secara langsung kepada Bapak Dewan Akhmad Marjuki. Alhamdulillah, beliau merespons dengan baik dan akan menyampaikannya ke forum provinsi,” ujar Anto.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Akhmad Marjuki menyatakan seluruh aspirasi warga akan dicatat dan didorong untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Ia menjelaskan, penanganan pembangunan melibatkan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Karena itu, setiap persoalan perlu diidentifikasi agar dapat disampaikan kepada instansi yang tepat.

“Semua aspirasi yang disampaikan masyarakat tentu akan kami catat dan kami dorong untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing,” tegas Marjuki.

Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya partisipasi publik dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Aspirasi, kritik, maupun laporan berdasarkan kondisi nyata di lapangan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan permintaan perwakilan RW setempat kepada Akhmad Marjuki untuk meresmikan ruang sekretariat RW. Momentum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sarana koordinasi dan pelayanan masyarakat di lingkungan Kelurahan Setia Asih. (***)