Acep Jamaludin Soroti Pola Kebijakan Pendidikan di Jawa Barat, Dorong Penambahan Sekolah Negeri Baru

Bandung – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKB, Acep Jamaludin, melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan fokus pada evaluasi kebijakan pendidikan yang saat ini diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dalam kegiatan pengawasan tersebut, Acep menyoroti perubahan skema bantuan pendidikan yang sebelumnya dikenal sebagai Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU). Ia menjelaskan bahwa pada kebijakan lama, bantuan sebesar Rp600 ribu diberikan langsung kepada yayasan sekolah swasta untuk membantu operasional pendidikan.

“Dulu skema BPMU itu disubsidi buat masyarakat, untuk siswa, dan diberikan langsung ke yayasan sebesar Rp600 ribu. Sekarang polanya berubah menjadi beasiswa bagi siswa dari keluarga berpenghasilan rendah,” jelasnya, Senin (17/11/25).

Acep menerangkan bahwa dengan kebijakan baru, bantuan tidak lagi diberikan ke yayasan, melainkan langsung ke siswa tidak mampu baik di SMA negeri maupun swasta. Siswa yang kesulitan membayar SPP akan mendapatkan beasiswa, dan dana tersebut dibayarkan langsung ke sekolah.

“Jadi ketika di SMA negeri atau swasta ada siswa 20–30 orang yang tidak mampu memenuhi biaya SPP, maka anak itu diberi beasiswa. Pola beasiswa itu dibayarkan langsung ke sekolah. Untuk siswa di sekolah swasta yang menerima beasiswa, mereka sudah tidak perlu lagi membayar SPP,” tegas Acep.

Selain itu, Acep juga menyoroti pentingnya penambahan jumlah sekolah negeri baru di Jawa Barat. Menurutnya, langkah ini mendesak dilakukan untuk menampung siswa dari keluarga kurang mampu, mengingat sekolah negeri tidak memungut biaya, sementara sekolah swasta masih mengenakan biaya pendidikan.

“Kita sedang mengupayakan penambahan sekolah negeri baru, karena sekolah di SMA negeri itu gratis. Berbeda dengan sekolah swasta yang masih ada pungutan biaya, dan itu wajar karena negara belum mampu membiayai semuanya,” ujarnya.

Acep menegaskan bahwa penambahan sekolah negeri adalah solusi agar siswa dari keluarga tidak mampu tetap bisa mengenyam pendidikan menengah tanpa terbebani biaya. “Kalau sudah bersekolah negeri, biayanya akan full dibiayai oleh pemerintah. Ini program kedua yang sedang dirancang ke depan,” tambahnya.

Ia mengakui, penambahan sekolah negeri berpotensi berdampak pada jumlah siswa di sekolah swasta. Namun, menurutnya, prioritas utama pemerintah adalah memastikan akses pendidikan yang adil dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.

Program ini, lanjut Acep, menjadi bagian dari skema pembangunan pendidikan Jawa Barat yang diharapkan dapat menjawab kesenjangan akses pendidikan, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah.***