Asep Syamsudin Soroti Peran Organisasi Keagamaan dalam Pengawasan Pemerintahan di Desa Kiangroke

Bandung – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKB, Asep Syamsudin, melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Kiangroke, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Senin (17/11). Kegiatan ini difokuskan pada pembahasan peran organisasi keagamaan dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.

Dalam agenda tersebut, Asep Syamsudin menegaskan bahwa organisasi keagamaan memiliki potensi besar untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan program pembangunan berjalan baik, transparan, serta sesuai kebutuhan masyarakat.

“Organisasi keagamaan memiliki kedekatan dengan masyarakat dan memiliki basis sosial yang kuat. Peran mereka sangat penting dalam menciptakan suasana yang kondusif, sekaligus menjadi bagian dari kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa,” ujar Asep.

Ia juga menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah desa, tokoh agama, dan lembaga keagamaan akan membantu meningkatkan efektivitas pembangunan serta memperkuat nilai-nilai moral dalam pelaksanaan program pemerintah.

Selain itu, Asep Syamsudin menilai bahwa partisipasi aktif organisasi keagamaan dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan penyaluran aspirasi masyarakat.

“Pengawasan bukan hanya tugas pemerintah atau legislatif. Semua elemen masyarakat punya peran, termasuk organisasi keagamaan. Semakin banyak pihak terlibat, semakin baik penyelenggaraan pemerintahan yang kita harapkan,” tambahnya.

Selain itu, Asep Syamsudin juga mendorong agar pemerintah desa memberikan ruang dialog yang lebih terbuka bagi organisasi keagamaan untuk terlibat dalam perencanaan maupun evaluasi program desa. Menurutnya, keberadaan para tokoh agama yang dekat dengan masyarakat dapat membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan sosial secara lebih cepat dan tepat.

“Bentuk kolaborasi tersebut tidak hanya sebatas pengawasan, tetapi juga dapat mencakup edukasi masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pembangunan desa. Organisasi keagamaan diharapkan mampu menjadi jembatan informasi antara pemerintah desa dan warga, sehingga berbagai kebijakan dapat dipahami dan diawasi bersama,” tuturnya.

Asep juga mengapresiasi tokoh-tokoh agama di Desa Kiangroke yang selama ini aktif mendukung program pemerintah, baik dalam bidang sosial, pendidikan, maupun pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, kontribusi tersebut perlu terus diperkuat agar tercipta lingkungan yang harmonis dan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga.

“Kegiatan pengawasan ini juga menjadi sarana untuk menyerap aspirasi warga dan memastikan berbagai kebijakan pemerintah provinsi dapat dirasakan manfaatnya hingga ke tingkat desa,” tambahnya.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah dan organisasi keagamaan, Asep berharap tata kelola pemerintahan desa dapat berjalan lebih baik, sekaligus memperkuat pembangunan sosial dan spiritual masyarakat.***