Wakil Ketua DPRD Jabar Acep Jamaludin Tegaskan Keberpihakan Pada Pendidikan dan Kesejahteraan Guru

Kota Bandung – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan I ( Kota Bandung & Kota Cimahi ) H. Acep Jamaludin, S.Hum melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025, bertempat di Gedung PGRI Kota Bandung, Minggu(14/12/2025). Kegiatan ini menjadi ruang dialog terbuka bagi para guru untuk menyampaikan berbagai persoalan pendidikan, khususnya terkait kesejahteraan dan keberpihakan negara terhadap pendidik.

Dalam forum tersebut, salah seorang guru menyinggung Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dipelihara oleh negara. Namun dalam praktiknya, menurut para peserta, justru banyak persoalan kesejahteraan guru dan peserta didik yang lebih banyak ditangani oleh sekolah swasta, sementara peran negara dinilai belum maksimal.

Menanggapi hal tersebut, Acep Jamaludin menegaskan bahwa sebagian besar aspirasi yang disampaikan merupakan kewenangan Pemerintah Kota Bandung, namun ia memastikan akan tetap mengawal dan menyampaikannya kepada pihak terkait.

“Apa yang disampaikan Ibu dan Bapak, dari pertanyaan satu sampai enam, itu memang urusannya pemerintah kota. Insyaallah semua akan saya sampaikan, termasuk aspirasi yang berkaitan dengan kecamatan dan dinas terkait,” ujar Acep.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan PGRI, salah satunya melalui pembentukan lembaga bantuan hukum bagi guru.

“Yang menarik adalah soal penguatan kelembagaan PGRI. Saya pikir perlu ada lembaga bantuan hukum yang bisa dikerjasamakan dengan universitas atau LBH, agar guru punya pendampingan yang kuat,” jelasnya.

Terkait kesejahteraan guru, terutama menyangkut tenaga pendidik dan guru dengan status tertentu pasca pengangkatan, Acep menyampaikan komitmennya untuk melakukan penelusuran regulasi di tingkat kota maupun provinsi.

“Saya akan cek apakah di Kota Bandung sudah ada regulasi terkait itu. Walaupun saya di provinsi, saya akan turun ke kota. Saya juga akan cek apakah pemerintah provinsi bisa mengintervensi, karena secara fiskal provinsi sebenarnya punya kemampuan untuk membantu guru dan tenaga pendidik,” tegasnya.

Lebih lanjut, Acep memastikan akan mengoordinasikan aspirasi tersebut dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat di Komisi V yang membidangi pendidikan.

“Semua masukan ini akan saya cek korelasinya dengan teman-teman di Komisi V. Banyak input yang sangat menarik, bahkan sampai pada penugasan, dan itu bagian dari diskusi yang sangat penting bagi kami,” pungkasnya.

Melalui kegiatan pengawasan ini, Acep Jamaludin menegaskan komitmennya untuk terus berpihak pada pendidikan dan memperjuangkan kesejahteraan guru, sebagai fondasi utama peningkatan kualitas sumber daya manusia di Jawa Barat.***