Humaira: Sembilan Program Prioritas Fraksi PKB Jabar untuk Perjuangkan Kepentingan Rakyat

Bandung, beritatandas.id – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Jawa Barat menetapkan sembilan program prioritas strategis sebagai arah kebijakan politik fraksi pada tahun 2026. Penetapan tersebut dilakukan dalam Rapat Kerja Fraksi PKB yang digelar di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Ahad (28/12/2025).

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PKB, Humaira Zahrotun Noor, mengatakan sembilan program prioritas tersebut menjadi pijakan Fraksi PKB dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Jawa Barat dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan.

“Program-program prioritas ini disusun untuk menjawab persoalan mendasar di masyarakat, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penguatan ekonomi kerakyatan, hingga perlindungan sosial bagi kelompok rentan di Jawa Barat,” ujar Humaira.

Menurut Humaira, pada bidang pendidikan, Fraksi PKB menjadikan pendidikan kerakyatan dan pesantren sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia. Kebijakan ini meliputi pembebasan penahanan ijazah bagi siswa dari keluarga kurang mampu, penguatan madrasah serta sekolah swasta, hingga pembangunan dan perbaikan fasilitas pesantren.

Sementara itu, ungkap Humaira bahwa isu perlindungan buruh dan ketenagakerjaan, pemberdayaan pemuda, serta pemanfaatan bonus demografi menjadi fokus perhatian, seiring meningkatnya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) dan bertambahnya jumlah pengangguran terdidik.

Fraksi PKB juga mendorong penguatan sektor UMKM, koperasi, serta ekonomi pesantren sebagai penggerak utama perekonomian daerah melalui kemudahan akses pembiayaan yang berkeadilan dan perlindungan dari praktik ekonomi yang merugikan.

Agenda prioritas lainnya mencakup penguatan kedaulatan pangan dan air, serta perlindungan ruang hidup masyarakat. Hal ini meliputi perlindungan lahan pertanian, pembenahan sistem pupuk bersubsidi, peningkatan jaringan irigasi, hingga pemenuhan akses air bersih.

Fraksi PKB turut menaruh perhatian serius terhadap kondisi lingkungan yang kian mengkhawatirkan, persoalan pengelolaan sampah, serta penguatan mitigasi bencana sebagai respons atas meningkatnya risiko banjir dan kerentanan wilayah rawan bencana di Jawa Barat.

Program prioritas berikutnya diarahkan pada pembenahan tata kelola BUMD dan pengelolaan aset daerah agar benar-benar berfungsi sebagai instrumen pelayanan publik sekaligus penguatan pendapatan asli daerah (PAD).

Selain itu, Fraksi PKB memberikan perhatian khusus pada ketertiban sosial dan perlindungan perempuan, ibu, serta anak. Upaya ini mencakup penanggulangan pinjaman online ilegal, praktik judi daring, bank emok, tindak kekerasan, serta percepatan penurunan angka stunting.

Penanganan ketimpangan pembangunan antara wilayah utara dan selatan Jawa Barat juga ditempatkan sebagai agenda strategis. Langkah ini dilakukan melalui kebijakan afirmatif anggaran, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, penguatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan potensi ekonomi lokal di wilayah selatan.

Humaira Zahrotun Noor menegaskan bahwa seluruh hasil rapat kerja fraksi tersebut akan menjadi acuan resmi sikap Fraksi PKB dalam pembahasan RAPBD 2026, penyusunan regulasi daerah, serta pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah.

“Sembilan program prioritas ini akan kami kawal secara konsisten dan transparan. Politik bagi Fraksi PKB adalah keberanian untuk berpihak kepada masyarakat kecil dan memastikan keadilan terwujud dalam setiap kebijakan daerah,” ujarnya.

Fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Barat juga menyatakan komitmennya untuk terus membuka ruang dialog dengan masyarakat, organisasi masyarakat sipil, pesantren, serta komunitas akar rumput agar kebijakan daerah tetap selaras dengan kebutuhan nyata warga.

“Peduli umat dan melayani rakyat bukan sekadar slogan, tetapi menjadi nilai dasar dalam kerja politik Fraksi PKB pada setiap pengambilan keputusan,” tutup Humaira.***