Humaira Sidak SMAN 1 Kutawaringin, Soroti Buruknya Kualitas Bangunan Sekolah

Bandung – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Humaira Zahrotun, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SMAN 1 Kutawaringin, Kabupaten Bandung, menyusul laporan terkait buruknya kualitas bangunan sekolah yang dibangun melalui proyek Unit Sekolah Baru (USB) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (Disdik Jabar).

Dalam sidak tersebut, Humaira menemukan sejumlah kejanggalan pada kondisi fisik bangunan yang terbilang masih baru. Beberapa bagian bangunan tampak tidak sesuai standar, seperti retakan pada dinding, plafon yang tidak rapi, serta lantai keramik yang amblas dan bergelombang. Kondisi ini dinilai berpotensi membahayakan keselamatan siswa maupun tenaga pendidik.

“Ini bangunan baru, tapi kualitasnya sangat memprihatinkan. Kalau dibiarkan, ini bukan hanya soal estetika, tapi juga menyangkut keselamatan anak-anak,” ujar Humaira di lokasi, Kamis (15/01).

Ia menegaskan bahwa proyek pembangunan fasilitas pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama dalam hal kualitas dan pengawasan, mengingat anggaran yang digunakan bersumber dari uang publik. Menurutnya, kondisi tersebut mengindikasikan adanya lemahnya pengawasan dalam proses pembangunan USB SMAN 1 Kutawaringin.

Selain menyoroti kondisi fisik bangunan, Humaira juga mempertanyakan mekanisme pengawasan Disdik Jabar, termasuk peran konsultan pengawas serta kepatuhan kontraktor terhadap spesifikasi teknis proyek. Ia menilai, jika pengawasan dilakukan secara optimal sejak awal, kerusakan semacam ini tidak seharusnya terjadi.

Sementara itu, pihak sekolah menyampaikan bahwa mereka telah melaporkan kondisi bangunan kepada pihak terkait. Pihak vendor, kata mereka, juga telah menyatakan kesediaan untuk melakukan perbaikan, namun hingga kini masih menunggu waktu pelaksanaan.

Humaira menegaskan bahwa kualitas pembangunan sekolah tidak boleh diabaikan karena menyangkut keselamatan peserta didik dan tenaga pendidik. Ia mendesak Disdik Jabar untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk audit teknis terhadap proyek USB SMAN 1 Kutawaringin.

“Kalau memang ditemukan pelanggaran atau pengerjaan yang tidak sesuai, harus ada pertanggungjawaban. Pendidikan tidak boleh jadi ladang proyek asal-asalan,” tegasnya.

Ia berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera mengambil langkah konkret untuk melakukan perbaikan dan memastikan seluruh bangunan sekolah layak serta aman digunakan, agar tidak merugikan peserta didik sebagai pihak yang paling terdampak.***