Lillah Sahrul Mubarok Dorong Sinergi Pemuda dalam Pengawasan Pemerintahan di Kota Tasikmalaya

Tasikmalaya — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Lillah Sahrul Mubarok, menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Sekretariat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Tasikmalaya, Jumat (30/01).

Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dan unsur kepemudaan untuk membahas peran strategis pemuda dalam mengawal jalannya pemerintahan serta mendorong percepatan pembangunan daerah.

Dalam kesempatan itu, Lillah Sahrul Mubarok menegaskan bahwa pemuda memiliki posisi penting sebagai mitra kritis pemerintah. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi kepemudaan seperti KNPI sangat dibutuhkan agar arah pembangunan berjalan tepat sasaran dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Pemuda bukan hanya objek pembangunan, tetapi subjek yang harus dilibatkan secara aktif. KNPI sebagai representasi pemuda memiliki peran strategis dalam memberikan masukan, kritik, dan gagasan konstruktif bagi pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya menjadi tanggung jawab legislatif, tetapi perlu didukung oleh partisipasi publik, khususnya generasi muda. Dengan keterlibatan pemuda, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan dapat semakin diperkuat.

“Pemuda harus menjadi mitra kritis pemerintah. KNPI bisa menjadi jembatan aspirasi, sekaligus motor penggerak perubahan sosial dan percepatan pembangunan di daerah. Jika pemuda dilibatkan sejak proses perencanaan hingga pengawasan, maka pembangunan akan lebih tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan,” katanya.

Sementara itu, jajaran KNPI Kota Tasikmalaya menyambut baik kegiatan tersebut. Mereka menilai dialog langsung dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat menjadi momentum penting untuk menyampaikan aspirasi pemuda serta memperkuat kolaborasi dalam mendorong pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi yang lebih solid antara pemerintah, legislatif, dan pemuda dalam mempercepat pembangunan Kota Tasikmalaya sekaligus memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai prinsip good governance.***