
Beritatandas.id – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), M Lillah Sahrul Mubarok, menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam merespons dinamika ketenagakerjaan dengan kebijakan yang berbasis data. Hal ini dinilai krusial guna menjaga stabilitas ekonomi dan sosial di tengah tantangan yang terus berkembang.
Menurutnya, pendekatan berbasis data akan membantu pemerintah dalam merumuskan langkah strategis yang tepat sasaran, terutama dalam mengatasi persoalan pengangguran yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama.
“Kita butuh strategi jangka panjang untuk menekan pengangguran, didukung peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan industri,” ujarnya saat dimintai keterangan, Minggu (29/03).
Ia menambahkan, kebijakan yang tidak berbasis data berpotensi tidak tepat sasaran dan kurang efektif dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan.
“Pemerintah harus memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan, sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tambahnya.
Di sisi lain, ia juga menekankan pentingnya penguatan ekonomi lokal sebagai salah satu solusi dalam menciptakan lapangan kerja. Dukungan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dinilai harus menjadi prioritas.
Ia menyebutkan, bentuk dukungan tersebut dapat berupa pemberian insentif, pelatihan, hingga kemudahan akses permodalan agar UMKM mampu berkembang dan menyerap tenaga kerja lebih luas.
“UMKM adalah tulang punggung ekonomi daerah. Jika diperkuat, maka peluang kerja akan semakin terbuka dan ekonomi masyarakat ikut terdorong,” pungkasnya.
Dengan sinergi antara kebijakan berbasis data dan penguatan sektor ekonomi lokal, diharapkan angka pengangguran di Jawa Barat dapat ditekan serta kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.***