Gelar Pendidikan Demokrasi, Acep Jamaludin Soroti Masalah Banjir di Kota Cimahi

Kota Cimahi — Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Acep Jamaludin, S.Hum, memberikan materi dalam kegiatan Pendidikan Demokrasi yang digelar di Convention Hall Technopark, Jalan Baros Utama No. 78, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Minggu (26/04/2026).

Dalam pemaparannya, Acep menyoroti persoalan banjir di Kota Cimahi yang hingga kini masih menjadi pekerjaan besar pemerintah. Ia menyebut, penanganan banjir membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, yakni berkisar antara Rp400 hingga Rp500 miliar.

Menurutnya, kebutuhan anggaran terbesar berada pada pembebasan lahan, khususnya untuk pembangunan saluran air dari kawasan Tanah Si Ahin menuju Sungai Citarum. Hal ini dinilai penting karena aliran air di wilayah Cimahi saat ini tersumbat dan tidak memiliki saluran yang memadai.

“Air yang mengalir ke dataran rendah itu tersumbat karena tidak ada salurannya. Kalau air tidak punya jalur, pasti akan menyebabkan banjir. Maka solusinya adalah membuat saluran,” ujar Acep.

Namun demikian, ia mengakui keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemerintah Kota Cimahi menjadi kendala utama. Dengan kapasitas anggaran yang terbatas setiap tahunnya, alokasi untuk penanganan banjir berpotensi mengorbankan sektor lain seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

Acep menambahkan, persoalan tersebut membutuhkan dukungan dari tingkat provinsi. Ia menegaskan pentingnya peran anggota DPRD Provinsi dalam mengawal dan memperjuangkan kebutuhan daerah, termasuk Cimahi, dalam pembahasan anggaran yang lebih besar di tingkat Jawa Barat.

“Anggaran di Provinsi Jawa Barat mencapai Rp30 triliun. Untuk bisa ikut membahasnya, harus menjadi anggota dewan provinsi. Dengan posisi itu, kita bisa mengetahui sumber anggaran, penggunaannya, dan memastikan ada perhatian untuk kepentingan masyarakat Cimahi,” ungkapnya.

Ia pun menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Cimahi, khususnya dalam upaya penanganan banjir yang membutuhkan kolaborasi lintas pemerintahan.***