Humaira Zahrotun Noor Apresiasi Raihan WTP ke-15 Berturut-turut Pemprov Jawa Barat

Bandung – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Humaira Zahrotun Noor, mengapresiasi capaian Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Prestasi tersebut menjadi ke-15 secara berturut-turut diraih oleh Jawa Barat.

Apresiasi tersebut disampaikan Humaira usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat dengan agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025.

“Alhamdulillah hari ini saya mengikuti rapat paripurna tentang penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025. Alhamdulillah, Jawa Barat kembali mendapatkan capaian Wajar Tanpa Pengecualian yang ke-15 kali berturut-turut,” ujar Humaira.

Menurutnya, raihan WTP tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh unsur pemerintahan daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Capaian ini juga menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Humaira menilai keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 15 tahun berturut-turut bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, prestasi tersebut patut diapresiasi sekaligus dijadikan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

“Capaian ini tentu menjadi kebanggaan bagi masyarakat Jawa Barat. Namun yang lebih penting, prestasi ini harus disejajarkan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan keuangan yang baik harus berdampak nyata bagi pembangunan daerah,” katanya.

Ia berharap seluruh perangkat daerah dapat terus mempertahankan kinerja yang baik serta komitmen setiap rekomendasi yang diberikan oleh BPK sebagai bagian dari upaya perbaikan dan penyempurnaan tata kelola pemerintahan.

“Semoga capaian ini dapat terus dipertahankan dan menjadi semangat bersama untuk menghadirkan pemerintahan yang profesional, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat Jawa Barat,” tutupnya.***