Sekolah Maung Disorot, Humaira: Program Pendidikan Harus Matang Sebelum Dijalankan

BANDUNG – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKB, Humaira Zahrotun Noor, menyoroti berbagai keluhan masyarakat terkait pelaksanaan Program Sekolah Maung yang saat ini mulai berjalan. Menurutnya, setiap kebijakan pendidikan harus dipersiapkan secara matang agar tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat yang ingin mengakses layanan pendidikan.

Humaira menjelaskan, sejumlah keluhan yang muncul di lapangan menunjukkan masih adanya persoalan dalam kesiapan sistem pelaksanaan program.

“Beberapa di antaranya adalah proses verifikasi pendaftaran yang berlangsung berhari-hari tanpa kepastian hasil, sistem yang dinilai menyulitkan dan menghambat proses penerimaan peserta didik, serta kekhawatiran masyarakat akibat adanya perubahan aturan di tengah proses seleksi,” ujarnya.

Selain itu, informasi mengenai mekanisme dan tahapan program juga dinilai belum tersosialisasi secara optimal kepada masyarakat maupun pihak sekolah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian bagi calon peserta didik serta orang tua.

Menurut Humaira, persoalan utama bukan terletak pada tujuan program yang ingin meningkatkan akses pendidikan, melainkan pada kesiapan pelaksanaannya. Ia menegaskan bahwa pendidikan merupakan sektor yang sangat penting karena menyangkut masa depan generasi muda sehingga tidak dapat dijalankan dengan konsep yang belum matang.

“Pendidikan tidak boleh menjadi ajang coba-coba. Setiap kebijakan pendidikan harus disiapkan secara matang, mulai dari sistem, regulasi, hingga sosialisasi. Jangan sampai masyarakat yang ingin mendapatkan akses pendidikan justru dihadapkan pada ketidakpastian akibat sistem yang belum siap. Program yang baik bukan hanya soal niat yang baik, tetapi juga kesiapan dalam pelaksanaannya,” tegas Humaira.

Sebagai anggota Komisi V DPRD Jawa Barat yang membidangi pendidikan, Humaira meminta pemerintah memastikan seluruh aspek pendukung telah siap sebelum program dijalankan secara penuh.

Ia menekankan pentingnya memastikan sistem berjalan dengan baik, aturan telah final dan tidak berubah di tengah proses, informasi tersampaikan secara jelas kepada masyarakat, serta sekolah dan calon peserta didik memahami mekanisme yang berlaku.

Humaira berharap evaluasi terhadap pelaksanaan Program Sekolah Maung dapat segera dilakukan sehingga berbagai kendala yang muncul tidak merugikan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan sebuah program pendidikan tidak hanya ditentukan oleh tujuan yang baik, tetapi juga oleh kesiapan sistem dan pelaksanaannya di lapangan.

“Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan karena ketidakjelasan sistem. Pemerintah harus hadir memberikan kepastian dan memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikan yang layak melalui proses yang transparan, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.***