Komisi V DPRD Jabar Terima Audiensi OSIS, Soroti Ketidaksiapan SPMB Jalur Kepemimpinan

Bandung – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKB, Humaira Zahrotun Noor menerima audiensi perwakilan OSIS Kota Bandung, Rabu (10/6/2026). Dalam pertemuan tersebut, para pelajar menyampaikan berbagai keluhan terkait pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan, khususnya pada jalur kepemimpinan.

Humaira mengatakan, Komisi V DPRD Jawa Barat mendengarkan langsung aspirasi para siswa yang merasa terdampak oleh ketidaksiapan sistem dan kebijakan dalam pelaksanaan SPMB tahun ini.

Menurutnya, berbagai kendala yang muncul seharusnya dapat diantisipasi sejak awal melalui perencanaan dan pengelolaan yang lebih matang.

“Hari ini kami di Komisi V mendengarkan adik-adik OSIS tercinta yang menjadi korban atas ketidaksiapan Dinas Pendidikan Jawa Barat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan SPMB Tahun 2026,” ujar Humaira.

Ia menilai persoalan paling menonjol terjadi pada jalur kepemimpinan, di mana calon peserta didik yang ingin melanjutkan pendidikan ke SMA, baik di program Sekolah Maung maupun sekolah reguler, menghadapi berbagai kendala teknis dan administratif yang menimbulkan kebingungan di masyarakat.

“Permasalahan yang muncul seharusnya bisa diantisipasi sejak awal, termasuk memperhitungkan potensi error sistem. Akibatnya, berbagai persoalan bermunculan karena pengelolaan yang kurang terencana dengan baik,” katanya.

Selain persoalan teknis, Humaira juga menyoroti adanya ketidakkonsistenan kebijakan selama proses SPMB berlangsung. Menurutnya, perubahan dan ketidakjelasan kebijakan di tengah pelaksanaan semakin memperbesar keresahan para calon murid dan orang tua.

Audiensi yang berlangsung selama hampir sepuluh jam tersebut dimanfaatkan untuk mendengarkan seluruh masukan, keluhan, serta usulan dari para perwakilan OSIS Kota Bandung. Humaira menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan suara para pelajar menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah.

“Kurang lebih hampir 10 jam kami duduk bersama mendengarkan dan berdiskusi dengan adik-adik OSIS Kota Bandung. Kami ingin memastikan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan kebijakan pendidikan di Jawa Barat,” ungkapnya.

Ia berharap hasil diskusi tersebut dapat melahirkan langkah-langkah konkret yang mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan yang terjadi serta menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh peserta didik yang terdampak.

“Semoga apa yang kita diskusikan hari ini mampu melahirkan kebijakan yang solutif dan menghadirkan keadilan yang nyata bagi semua pihak yang terdampak,” pungkas Humaira.***