Aceng Malki Desak Pemerintah Tuntaskan Kesenjangan Pendidikan, Kesehatan, UMKM, dan Pesantren di Jawa Barat

Bandung,Beritatandas.id – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Aceng Malki, mengkritisi berbagai ketimpangan pembangunan yang masih terjadi di Jawa Barat, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan UMKM, dan perhatian terhadap pesantren. Dalam keterangannya, Rabu (23/7/2025), ia mendesak Pemerintah Provinsi untuk bergerak cepat dan adil dalam pemerataan pelayanan dan bantuan publik.

*Kesenjangan Pendidikan Masih Nyata*

Aceng menyoroti masih besarnya kesenjangan akses dan kualitas pendidikan di sejumlah daerah. Menurutnya, banyak anak-anak di wilayah terpencil belum mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak, termasuk infrastruktur sekolah, tenaga pendidik, hingga sarana belajar. Ia juga mengkritik sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang masih menimbulkan ketidakadilan.

“Meskipun anggaran pendidikan sudah lebih dari 20% dari APBD sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, implementasi di lapangan belum optimal. Ada sekolah rusak, guru yang statusnya belum jelas, dan siswa kesulitan akses internet,” kata Aceng.

Ia mendesak Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk mengevaluasi tata kelola pendidikan secara menyeluruh dan berbasis data riil, agar pembangunan sektor ini bisa dirasakan seluruh masyarakat.

*Layanan Kesehatan Belum Maksimal Meski Jumlah Peserta JKN Tinggi*

Selain sektor pendidikan, Aceng juga menyoroti rendahnya kualitas pelayanan BPJS Kesehatan di tengah jumlah peserta yang sangat besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, per Maret 2024, sekitar 95,97% penduduk Jabar telah menjadi peserta JKN. Namun banyak warga mengeluhkan antrean panjang, rujukan berbelit, hingga lambatnya penanganan di rumah sakit.

“Jumlah peserta JKN di Jabar sudah lebih dari 42 juta, tapi pelayanannya belum sebanding. Banyak rumah sakit mitra overload dan kekurangan tenaga medis,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa hak atas kesehatan dijamin dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, yang menekankan pelayanan harus efisien, efektif, dan non-diskriminatif. Karena itu, ia mendesak adanya pertemuan lintas sektor antara DPRD, Dinas Kesehatan, dan BPJS untuk membahas roadmap perbaikan sistem.

*UMKM Butuh Akses Pembiayaan dan Digitalisasi*

Di sektor ekonomi, Aceng menyoroti lemahnya akses pembiayaan dan pendampingan bagi pelaku UMKM. Ia menyebut bahwa dari lebih dari 5,7 juta pelaku UMKM di Jawa Barat, hanya sekitar 30% yang telah mengakses pembiayaan formal. Banyak pelaku usaha mikro masih kesulitan mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) akibat kendala administratif dan rendahnya literasi keuangan.

“UMKM itu tulang punggung ekonomi rakyat. Sayangnya, masih banyak yang belum disentuh program pemerintah secara nyata, baik pembiayaan, pelatihan, maupun akses pasar digital,” ujarnya.

Ia meminta pemerintah memperkuat anggaran pemberdayaan UMKM dalam APBD serta mendorong sinergi antara Dinas UMKM, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya untuk memperluas inklusi keuangan dan digitalisasi UMKM.

*Pesantren Tradisional Belum Tersentuh Bantuan*

Tak hanya pendidikan umum, Aceng juga menyoroti ketimpangan penyaluran bantuan bagi pesantren di Jawa Barat. Ia menyebut banyak pesantren kecil dan tradisional belum mendapatkan perhatian dari pemerintah, padahal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren mewajibkan pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab atas pendanaannya.

“Jangan sampai bantuan hanya dinikmati segelintir pesantren besar. Banyak pesantren salafiyah menghadapi persoalan serius, dari fasilitas belajar yang minim, hingga tidak bisa mengakses Dana Abadi Pesantren,” ungkapnya.

Ia mendorong program konkret seperti digitalisasi pembelajaran, pelatihan guru, pemberdayaan ekonomi pesantren, dan sertifikasi kurikulum diniyah serta tahfidz berbasis Standar Kompetensi Lulusan (SKL).

*Fraksi PKB Siap Kawal Anggaran Pro-Rakyat*

Aceng menegaskan, Fraksi PKB DPRD Jabar berkomitmen untuk terus mengawal anggaran yang berpihak pada rakyat, mulai dari pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, hingga keagamaan.

“Kami di legislatif siap mengawal anggaran dan kebijakan. Tapi pemerintah provinsi harus bergerak cepat dan berpihak kepada masyarakat kecil. Masa depan Jawa Barat ditentukan oleh keseriusan kita hari ini,” pungkasnya.***
Redaksi