Anggota DPRD Jabar, H.Nasir Minta Pemprov Jabar Tunda Penerapan New Normal di Pondok Pesantren

beritatandas.id, BANDUNG – Penerapan new normal yang akan dilaksanakan mulai 1 Juni 2020 oleh pemprov Jawa Barat di 5 kabupaten sebaiknya ditunda, khususnya penerapan di pondok pesantren. Hal itu di ungkapkan Anggota DPRD Fraksi PKB Jawa Barat H.Nasir, dalam keterangan tertulis Kamis (28/5)

Hal itu nilai Nasir selain karena kasus positif Covid-19 belum ada penurunan pihaknya juga belum melihat upaya Pemvop Jabar dalam menyiapkan infrastruktur protokol kesehatan covid-19 untuk Ponpes yang ada di Jawa Barat.

“Saya khawatir, jika new normal diterapkan di pondok pesantren tanpa kelengkapan infrastruktur kesehatan covid-19 maka pondok pesantren akan menjadi cluster baru penyebaran virus ini.”paparbya

Untuknya Infrastruktur kesehatan covid-19 di pondok pesantren hrus disapkan pemvrop Jabar adalah rapid tes santri dan cek kesehatan saat pertama kali datang ke pondok, ini untuk mengetahui gejala awal kondisi kesehatan santri.

Rapid test ini juga dilakukan secara periodik. Begitu juga disinfektan di lingkungan pondok pesantren hrus dilakukan sebelum santri datang dan juga dilakukan secara periodik.
Pemprov juga membantu menyediakan masker dan hand sanitizer.
“Di samping itu, pemprop jabar menyediakan tim kesehatan yg standby d pondok pesantren atau membangun pos klinik kesehatan.”paparnnya

Dan dalam jangka panjang pondok pesantren dibantu pembangunan MCK dan kobong atau asrama santri,Mengapa pemprop harus melakukan hal itu? karena pondok pesantren memiliki karakteristik sosial dan sarana prasarana yg khas. Satu contoh, kobong yg berukuran 3×4 dapat dihuni oleh 20 orang santri.

“Kita minta ada alokasi khusus untuk pembangunan sarana prasarana ponpes, bisa memenuhi standar new normal, baru jika itu dilakukan 100% new Normal dilakukan.”pungkasnya.

 

 

Redaksi

Exit mobile version