Depok, beritatandas.id – Anggota DPRD Jawa Barat dari daerah pemilihan Jabar 8 (Kota Depok dan Kota Bekasi) M Faizin menyatakan tidak setuju atas wacana bergabungnya Kota Depok dengan Jakarta yang digagas oleh Wali Kota Depok Mohammad Idris.
Faizin menyebut wacana bergabungnya Depok dengan Jakarta ini adalah cerminan Walikota Mohammad Idris yang tidak mampu mengelola daerahnya.
“Jadi kalau tidak mampu untuk mengelola Kota Depok sebaiknya ya tidak perlu mewacanakan itu. Kan artinya cerminannya itu Walikota Depok tidak mampu mengelola sehingga mencari jalan pintas yaitu bergabung dengan DKI harapannya bisa dapat apa dana pembangunan dan sebagainya,” kata Faizin dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan Kamis, 21 Juli 2022.
Pria yan menjabat Ketua DPC PKB Kota Depok ini menyebut Idris sebagai contoh Walikota yang tidak kreatif yang pesimis yang tidak apa tidak mampu mengelola tanggung jawabnya untuk menjadikan kota Depok sebagai Kota modern, kota metropolis kota yang ramah anak yang ramah generasi muda yang ramah mahasiswa.
“Tentu ini menjadi problem kalau walikotanya sendiri tidak ada kemampuan, Walikota sendiri tidak ada apa keseriusan dalam membangun kotanya,” paparnya.
Selanjutnya ia mencontohkan ketidakmampuan Walikota Mohammad Idris selanjutanya dalam membenahi infrastruktur seperti jalan Kota Depok yang seharusnya jadi sarana konektivitas yang menunjang perekonomian daerah.
“Misalnya infrastruktur jalan-jalan kita ini kan kalau mau kita masuk ke Depok bisa membedakan antara mana dengan Tangerang Selatan kan kita juga perbatasannya jadi orang tahunya kalau jalannya sempit itu ya Kota Depok sekarang kalau ketemu jalan lebar itu ya Kota Tangerang Selatan itu aja bedanya,” imbuhnya.
Selain itu, Faizin juga menyampaikan pihaknya beberapa kali menerima laporan salah satunya dari Kementerian Agama yang sudah berkali-kali menyampaikan bahwa Kementerian Agama akan serius fokus membangun infrastruktur pendidikan di kota Depok diantaranya Madrasah Aliyah Negeri.
Namun berkali-kali juga tidak pernah direspon secara baik, padahal dalam hal ini Pemerintah Kota Depok hanya tinggal menyediakan lahan. Sementara dana pembangunan sekolah MAN disediakan dari Kementerian Agama.
“(Pemerintah) kota tinggal menyiapkan lahannya nah itulah sesungguhnya Bagaimana keseriusan itu bisa terlihat bagaimana pro pendidikan, pengembangan pendidikan yang berkualitas itu di Depok masih belum kelihatan gitu,” tambanya.
Begitu juga terjadi pada bangunan sekolah sekolah SMA atau SMK Negeri SMK Negeri yang mana lagi-lagi terbentur pada persoalan lahan yang tidak siap oleh Kota Depok.
Walaupun kata Faizin semua ini sesungguhnya pemerintah pusat pemerintah provinsi sudah sangat siap mau memberikan bantuan berupa infrastruktur bangunannya.
“Nah ini kan contoh-contoh kecil yang tidak bisa dijawab oleh pemerintah Kota Depok Itu jadi saya kira ini harus jadi perhatian serius warga masyarakat kota Depok untuk melakukan terus mengkritisi,” ujarnya.
“Terutama juga politisi-politisi partai-partai politik untuk juga secara serius karena ini kaitanya dengan keberlangsungan Kota Depok ke depan jadi sudah tidak bisa main-main lagi pada wacana wacana yang nggak jelas pada wacana wacana yang saya kira malah tidak produktif itu yang dilakukan oleh Walikota,” pungkasnya.***
Redaksi