Asep Suherman: Sembilan Agenda Rakyat Jadi Arah Politik Fraksi PKB Jabar Tahun 2026

Bandung, beritatandas.id – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Jawa Barat resmi menetapkan sembilan agenda prioritas strategis sebagai arah perjuangan politik fraksi pada tahun 2026. Keputusan tersebut dihasilkan dalam Rapat Kerja Fraksi PKB yang berlangsung di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Ahad (28/12/2025).

Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Barat, Asep Suherman, menyampaikan bahwa sembilan agenda prioritas tersebut merupakan terjemahan langsung dari aspirasi masyarakat yang selama ini diperjuangkan PKB di parlemen daerah.

“Fraksi PKB menempatkan DPRD sebagai ruang perjuangan rakyat. Karena itu, seluruh agenda prioritas ini kami rancang agar kebijakan daerah benar-benar berpihak kepada masyarakat kecil dan kelompok rentan,” ujar Asep.

Salah satu fokus utama Fraksi PKB adalah reformasi anggaran daerah berbasis keadilan sosial dan ketahanan rakyat. Fraksi mendorong agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat lebih responsif terhadap kebutuhan buruh, petani, nelayan, pelaku UMKM, serta kelompok masyarakat rentan lainnya. Selain itu, Fraksi PKB juga menekankan pentingnya efisiensi belanja birokrasi serta pengurangan SiLPA yang bersifat struktural.

Di bidang pendidikan, Fraksi PKB menegaskan komitmennya terhadap penguatan pendidikan rakyat dan pesantren sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia. Program prioritas mencakup pembebasan ijazah bagi siswa dari keluarga tidak mampu, penguatan madrasah dan sekolah swasta, serta pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pesantren.

Perlindungan buruh dan ketenagakerjaan juga menjadi agenda penting, termasuk penguatan peran pemuda dalam menghadapi bonus demografi. Fraksi PKB menilai tingginya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pengangguran terdidik harus direspons dengan kebijakan yang berpihak dan berkelanjutan.

Selain itu, Fraksi PKB mendorong penguatan UMKM, koperasi, dan ekonomi pesantren sebagai penggerak utama perekonomian daerah. Upaya tersebut diarahkan melalui kemudahan akses pembiayaan, pendampingan usaha, serta perlindungan dari praktik ekonomi yang merugikan masyarakat kecil.

Isu kedaulatan pangan dan air turut menjadi perhatian serius Fraksi PKB. Agenda ini meliputi perlindungan lahan pertanian, pembenahan sistem pupuk bersubsidi, penguatan jaringan irigasi, serta perluasan akses air bersih bagi masyarakat.

Fraksi PKB juga menyoroti persoalan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, serta mitigasi bencana sebagai respons atas meningkatnya potensi banjir dan bencana alam di sejumlah wilayah Jawa Barat.

Agenda prioritas lainnya adalah reformasi tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan aset daerah agar mampu berkontribusi optimal terhadap pelayanan publik dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Dalam bidang sosial, Fraksi PKB menaruh perhatian besar terhadap ketertiban sosial serta perlindungan perempuan, ibu, dan anak. Termasuk di dalamnya penanganan maraknya pinjaman online ilegal, judi daring, bank emok, tindak kekerasan, serta percepatan penurunan angka stunting.

Sementara itu, penanganan ketimpangan pembangunan antara wilayah utara dan selatan Jawa Barat ditetapkan sebagai agenda strategis. Fraksi PKB mendorong adanya afirmasi anggaran, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, penguatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan ekonomi lokal di wilayah selatan.

Asep menegaskan bahwa seluruh agenda prioritas tersebut akan menjadi pedoman resmi Fraksi PKB dalam pembahasan RAPBD 2026, penyusunan regulasi daerah, serta pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pemerintah provinsi.

“Seluruh agenda ini akan kami kawal secara konsisten dan transparan. Bagi Fraksi PKB, politik adalah alat perjuangan untuk memastikan keadilan dan keberpihakan benar-benar hadir dalam kebijakan daerah,” tegasnya.

Fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Barat juga berkomitmen membuka ruang dialog yang luas dengan masyarakat, pesantren, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas akar rumput agar setiap kebijakan yang dihasilkan selaras dengan kebutuhan riil warga Jawa Barat.***