Informasi terkini mengenai kebijakan pemerintah, regulasi, dan peran lembaga negara dalam pembangunan.
Garut,Beritatandas.id – Fraksi PKB DPRD Jabar meminta BPJS Kesehatan tetap menjalankan pelayanan penuh kepada masyarakat, meski Pemprov Jabar menunggak pembayaran. “Warga jangan dijadikan korban tarik-menarik antarinstansi,” ujar Aceng Malki, dalam keterangannya, Kamis (26/6/2025). Sebelumnya, Sekda Jabar Herman Suryatman menyebutkan bahwa tunggakan tersebut disebabkan dua faktor utama: tidak diusulkannya anggaran bantuan BPJS oleh […]
Garut,Beritatandas.id– Apakah Pilkada lebih penting dari kesehatan rakyat? Fraksi PKB DPRD Jawa Barat menilai pengalihan anggaran ke pesta demokrasi sebagai bentuk salah kelola prioritas. “Yang sakit butuh obat, bukan kotak suara,” sindir Aceng Malki, dalam keterangannya, Kamis (26/6/2025). Sebelumnya, Sekda Jabar Herman Suryatman menyebutkan bahwa tunggakan tersebut disebabkan dua faktor utama: tidak diusulkannya […]
Garut,Beritatandas.id – Kesehatan warga tidak boleh dijadikan korban tarik-ulur politik dan kelalaian administratif. Itu pesan tegas Fraksi PKB DPRD Jawa Barat lewat Aceng Malki, terkait tunggakan BPJS Rp330 miliar. Ia menyodorkan tiga solusi konkret, salah satunya skema pelunasan bertahap melalui APBD-P 2025. “Tunggakan sebesar itu bukan angka kecil. Kami mendorong agar Pemprov […]
Garut, Beritatandas.id – Tunggakan Pemprov Jawa Barat sebesar Rp330 miliar kepada BPJS Kesehatan bukan sekadar masalah teknis anggaran. Bagi Fraksi PKB DPRD Jabar, ini adalah utang terhadap rakyat yang hak-haknya belum dipenuhi. Anggota DPRD Aceng Malki menyebutkan, “Jangan korbankan kesehatan demi politik.” “Tunggakan sebesar itu bukan angka kecil. Kami mendorong agar Pemprov […]
Beritatandas.id – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Sidkon Djampi, menyatakan dukungan penuh terhadap perjuangan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Cirebon Timur. Menurutnya, upaya yang dilakukan oleh para tokoh masyarakat selama ini patut dihormati dan diberikan apresiasi setinggi-tingginya. “Ini bukan semata soal administratif pembentukan daerah baru, tapi penghargaan terhadap para tokoh […]
Beritatandas.id – Suasana hangat dan penuh semangat akademik terasa di Ruang Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Kamis (12/6/2025), saat delegasi mahasiswa dan dosen dari Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (UNISBA) dan Universiti Teknologi MARA (UiTM) Malaysia diterima secara resmi dalam rangka kegiatan pertukaran pelajar bertema “Pengenalan Sistem Hukum di Negara ASEAN: […]
Beritatandas.id — Dalam semangat kebersamaan dan cinta tanah kelahiran, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Dindin Abdullah Ghozali, menghadiri Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-543 Kabupaten Bogor, yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Bogor. Momen ini menjadi titik penting dalam merefleksikan perjalanan panjang Kabupaten Bogor sebagai wilayah yang sarat nilai sejarah, […]
Beritatandas.id – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Dindin Abdullah Ghozali, turut hadir dalam Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-543 Kabupaten Bogor, yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Bogor Selasa, 3 Juni 2025 Dalam momentum bersejarah ini, Dindin Abdullah Ghozali menyampaikan apresiasi atas capaian yang telah diraih Kabupaten Bogor serta menekankan […]
Beritatandas.id – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pertambangan di Jawa Barat mulai dibahas oleh DPRD Jabar dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pembahasan ini digelar di Kantor Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Barat Wilayah V, Kabupaten Sumedang, pada Rabu (18/6/2025). Dihadiri langsung oleh anggota panitia khusus (pansus) V DPRD Jawa Barat, Dinas […]
Beritatandas.id – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Humaira Zahrotun Noor, kembali melaksanakan kegiatan penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan. Dalam pemaparannya, Humaira menekankan pentingnya pemahaman terhadap Perda No. 14 Tahun 2019. Hal itu sebagai pondasi hukum dalam penyelenggaraan pelayanan […]
Politik dan Hukum
