Informasi terkini mengenai kebijakan pemerintah, regulasi, dan peran lembaga negara dalam pembangunan.
Beritatandas.id – Ketua Pansus V DPRD Provinsi Jawa Barat M Faizin, akan mengevaluasi total aktivitas pertambangan di Cirebon dan seluruh daerah di Jawa Barat. Hal ini merespons kasus longsor yang mengakibatkan belasan orang meninggal dunia di kawasan Galian C di Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, pada Jumat (30/5). “Pansus V […]
Beritatandas.id – Perda Ekonomi Kreatif merupakan peraturan daerah yang mengatur tentang pengembangan dan pengelolaan sektor ekonomi kreatif di daerah tertentu. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing daerah melalui pemanfaatan potensi kreativitas dan inovasi. Terkait hal itu, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dindin Abdullah Ghozali Daerah Pemilihan […]
Beritatandas.id – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dindin Abdullah Ghozali Daerah Pemilihan (Dapil) VI Kabupaten Bogor Melaksanakan Kegiatan Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif yang bertempat di Kp Cilangkap RT 08/08 DS Babakan kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor. Minggu, (11/05/25). Adapun pembahasan dalam kegiatan tersebut terkait dengan […]
Bogor,Beritatandas.id – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Dindin Abdullah Ghozali, menegaskan pentingnya peran legislatif provinsi dalam menjembatani kebutuhan pembangunan daerah dengan arah kebijakan pemerintah provinsi. Hal ini disampaikannya usai menghadiri Rapat Koordinasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Bogor di Pendopo Bupati Bogor, Senin (12/5/2025). Dindin menyebut, pertemuan lintas level antara eksekutif daerah dan perwakilan provinsi […]
Garut, Beritatandas.id – Keputusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk memberikan kode register bagi 22 desa persiapan di Kabupaten Garut mendapat apresiasi dari Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi PKB, H.M. Sidkon Dj. Menurutnya, pemekaran desa bukan sekadar soal administrasi pemerintahan, melainkan bagian penting dalam memperluas ruang partisipasi dan […]
Cirebon,Beritatandas.id – Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB, H.M. Sidkon Dj, menegaskan bahwa pengajuan kembali K.H. Abbas Abdul Jamil dari Buntet Pesantren sebagai Pahlawan Nasional adalah bentuk koreksi terhadap narasi sejarah yang selama ini kurang memberi ruang bagi kontribusi pesantren dalam perjuangan kemerdekaan. “Sejarah kita terlalu lama memusatkan narasi pada tokoh-tokoh militer […]
Bandung,Beritatandas.id – Ketimpangan akses pendidikan tingkat menengah atas di Jawa Barat menjadi sorotan Wakil Ketua DPRD Jabar dari Fraksi PKB, Acep Jamaludin. Ia menilai hanya 46 persen lulusan SMP yang tertampung di SMA Negeri merupakan bukti kegagalan sistemik yang harus segera ditangani. “Kita sedang bicara tentang masa depan generasi muda. Tapi faktanya, lebih dari […]
Beritatandas.id – Pembangunan daerah tidak dapat berjalan optimal tanpa kolaborasi lintas level pemerintahan. Hal ini ditegaskan oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Dindin Abdullah Ghozali, usai menghadiri Rapat Koordinasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Bogor yang digelar di Pendopo Bupati Bogor pada Senin, 12 Mei 2025. Rapat tersebut menghadirkan pimpinan eksekutif daerah seperti Bupati Rudy Susmanto […]
Bandung,Beritatandas.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB, Acep Jamaludin, menekankan urgensi pendidikan karakter sebagai fondasi utama dalam membentuk sumber daya manusia yang utuh, bukan sekadar tenaga kerja. Namun, ia juga menyoroti berbagai persoalan mendasar di sektor pendidikan yang hingga kini belum diselesaikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar). “Pendidikan karakter memang […]
Beritatandas.id – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKB, H.M. Sidkon Dj, menyatakan dukungan penuhnya terhadap upaya pengajuan kembali Kyai Haji Abbas Abdul Jamil dari Buntet Pesantren sebagai Pahlawan Nasional. Setelah pengajuan pada tahun 2024 lalu, kini keluarga besar Kiai Abbas dan berbagai pihak tengah melengkapi dokumen-dokumen sejarah yang diperlukan untuk memenuhi […]
Politik dan Hukum
