
Karawang, beritatandas.id – Komitmen nyata dalam mengawal kualitas pendidikan dan perlindungan generasi muda terus ditunjukkan oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Sri Rahayu, S.H. Melalui program inovatif bertajuk Dewan Mengabdi dalam Pendidikan Demokrasi, legislator dari Fraksi Partai Golkar ini menyambangi SMA Negeri 1 Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, guna memberikan suntikan motivasi sekaligus edukasi kritis bagi para siswa. Senin (20/04/2026).
Kegiatan yang berlangsung khidmat namun interaktif ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi wadah “transfer knowledge” mengenai dinamika sosial politik dan ancaman nyata kekerasan di lingkungan remaja.
Dalam kesempatan tersebut, Sri Rahayu turut menggandeng Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Karawang, Karina Nur Regina, sebagai narasumber ahli.
Memasuki era disrupsi, Sri Rahayu menyoroti pentingnya pemahaman politik yang sehat bagi siswa SMA yang mayoritas merupakan pemilih pemula (first-time voters).
Di hadapan ratusan siswa, ia menegaskan bahwa politik adalah instrumen penting dalam menentukan arah kebijakan bangsa, termasuk masa depan pendidikan.
”Kalian adalah pemegang tongkat estafet kepemimpinan. Jangan apatis terhadap politik. Namun, perlu diingat bahwa menjadi seorang politisi tidak bisa instan. Jangan hanya bermodal nekat atau sekadar ikut-ikutan,” ujar sosok yang akrab disapa Mak Sri ini.
Lebih dalam, ia memaparkan bahwa kemandirian ekonomi adalah pilar utama bagi siapa pun yang ingin terjun ke dunia politik. Ia berpesan agar para siswa mulai mengasah jiwa kewirausahaan (entrepreneurship) sejak dini.
Menurutnya, politisi yang memiliki kemandirian finansial akan lebih berintegritas dan tidak mudah terombang-ambing oleh kepentingan pragmatis.
”Politik memiliki dinamika yang sangat kompleks dan diatur secara ketat oleh undang-undang. Jika kalian ingin menjadi politisi yang andal, persiapkan kapasitas diri, mental, dan ekonomi. Jangan sampai politik dijadikan ladang mencari nafkah utama, tapi jadikanlah politik sebagai ladang pengabdian setelah kalian mandiri secara ekonomi,” tambahnya dengan nada tegas.
Sebagai Ibu bagi anak-anak di Jawa Barat, Sri Rahayu juga menaruh perhatian besar pada penggunaan teknologi informasi. Ia menyadari bahwa ponsel pintar bagaikan pisau bermata dua bagi remaja.
Di satu sisi memberikan akses ilmu pengetahuan, di sisi lain menjadi pintu masuk bagi konten negatif dan hoax.
Ia mengimbau siswa SMAN 1 Telukjambe Timur untuk melakukan saring sebelum sharing.
Menurutnya, kecerdasan digital harus dibarengi dengan kekuatan iman. “Gunakan teknologi untuk menunjang prestasi. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya di media sosial. Pegang teguh nilai-nilai agama sebagai kompas moral kalian dalam melangkah,” pesannya.
Sesi yang menjadi sorotan utama dalam kegiatan Pendidikan Demokrasi ini adalah paparan dari Kepala UPTD PPA Karawang, Karina Nur Regina. Dengan gaya bahasa yang lugas, Karina membedah fenomena gunung es kekerasan seksual yang menghantui wilayah Karawang.
Data yang dipaparkan cukup menggetarkan. Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 181 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masuk dalam laporan resmi. Mayoritas dari angka tersebut adalah kasus kekerasan seksual. Tren ini diprediksi masih mengalami fluktuasi hingga tahun 2025 jika tidak ada langkah preventif yang masif dari seluruh lapisan masyarakat.
Karina mengedukasi para siswa bahwa kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada kontak fisik semata. Banyak siswa yang tidak menyadari bahwa perilaku tertentu sudah masuk dalam kategori pelanggaran hukum.
1. Pelecehan Non-Fisik: Termasuk di dalamnya adalah siulan nakal (catcalling), komentar seksis, hingga tatapan mata yang membuat korban merasa dilecehkan secara seksual.
2. Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO): Pengiriman konten pornografi, ancaman penyebaran foto pribadi (revenge porn), hingga eksploitasi di media sosial tanpa persetujuan.
3. Kekerasan Fisik: Segala bentuk sentuhan paksa pada area sensitif yang melanggar kedaulatan tubuh seseorang.
”Definisi paling sederhana yang harus kalian ingat adalah konsen atau persetujuan. Jika suatu tindakan dilakukan tanpa persetujuan dan membuat orang lain merasa terhina atau tidak nyaman secara seksual, itu adalah kekerasan. Jangan diam jika kalian melihat atau mengalaminya,” tegas Karina.
Dalam analisisnya, Karina menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan angka kekerasan di Karawang tetap tinggi. Selain faktor ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan di beberapa wilayah, pengaruh lingkungan pergaulan yang bebas tanpa pengawasan menjadi pemicu utama.
Ia juga menyoroti fenomena “Fatherless” atau kurangnya peran ayah dalam pengasuhan. Menurut Karina, kehadiran ayah secara emosional sangat penting untuk membangun kepercayaan diri anak, sehingga anak tidak mudah terjerumus dalam bujuk rayu predator seksual di luar rumah.
”Anak-anak yang kehilangan figur pelindung di rumah cenderung lebih rentan dimanipulasi. Kami di UPTD PPA terus berupaya memberikan pendampingan, namun pencegahan terbaik dimulai dari ketahanan keluarga dan keberanian siswa untuk menjaga batas-batas pribadinya,” imbuhnya.
Kekerasan seksual bukan sekadar luka fisik yang bisa sembuh dalam hitungan hari. Karina menjelaskan dampak psikologis yang luar biasa berat bagi korban, mulai dari depresi, kecemasan akut, hingga keinginan untuk mengakhiri hidup. Belum lagi risiko kesehatan seperti kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) di usia sekolah dan penularan penyakit menular seksual (PMS).
”Kami ingin kalian paham bahwa masa depan kalian terlalu berharga untuk hancur karena satu kesalahan lingkungan atau ketidaktahuan. Jadilah generasi yang berani berkata tidak, dan berani melapor,” kata Karina menutup paparannya.
Kepala SMA Negeri 1 Telukjambe Timur menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Sri Rahayu dan UPTD PPA Karawang. Baginya, kehadiran wakil rakyat langsung ke sekolah membawa dampak psikologis positif bagi siswa.
”Program Pendidikan Demokrasi ini sangat luar biasa. Siswa kami mendapatkan wawasan yang tidak ada di dalam kurikulum kelas. Penjelasan mengenai bahaya kekerasan seksual dan pentingnya kemandirian ekonomi sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi anak muda Karawang saat ini,” ungkapnya.
Kegiatan ini diakhiri dengan sesi tanya jawab yang antusias dari para siswa. Banyak dari mereka yang berkonsultasi mengenai cara melapor jika menemukan indikasi kekerasan di lingkungan sekitar. Hj. Sri Rahayu berharap kegiatan ini menjadi pemantik bagi sekolah-sekolah lain di Jawa Barat untuk lebih proaktif dalam membentengi siswa dari ancaman sosial.
Dengan berakhirnya kegiatan ini, SMAN 1 Telukjambe Timur diharapkan menjadi pionir sekolah ramah anak yang sadar hukum dan politik, menuju Karawang yang lebih aman dan sejahtera. (Lex)