DPRD Jabar Kunjungi Balai Perbenihan Tanaman Hutan Dalam Rangka Bahas RKUA-PPAS Tahun Anggaran 2026

Beritatandas.id – Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, didampingi oleh jajaran Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, melaksanakan kunjungan kerja ke Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang, Selasa (30/09/25).

Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka pembahasan Rencana Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (RKUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Bappeda Provinsi Jawa Barat, BPKAD Provinsi Jawa Barat.

Menurut Acep, Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan memastikan bahwa program-program yang dirancang oleh perangkat daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah serta memperhatikan kondisi fiskal yang ada.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBD tahun 2026 digunakan secara tepat dan menyentuh kebutuhan masyarakat. Maka dari itu, komunikasi langsung dengan perangkat daerah menjadi sangat penting,” katanya.

Acep juga menyoroti pentingnya peran BPTH dalam mendukung program penghijauan, rehabilitasi hutan, serta penyediaan benih tanaman hutan yang berkualitas. Ia menekankan bahwa anggaran untuk sektor ini harus disusun secara terukur dan berbasis pada data lapangan.

“Kunjungan ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai program dan kebutuhan anggaran BPTH, agar dalam pembahasan RKUA-PPAS 2026 nanti, kami di DPRD dapat memberikan dukungan yang tepat sasaran,” ujarnya.

Acep ungkapkan bahwa, kunjungan ini juga sebagai sarana untuk menggali tantangan dan hambatan yang dihadapi BPTH dalam pelaksanaan program kerja selama tahun anggaran sebelumnya. Acep Jamaludin menekankan pentingnya penyusunan program yang tidak hanya fokus pada output fisik, tetapi juga pada keberlanjutan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

Ia juga mendorong agar BPTH dapat mengembangkan inovasi, seperti digitalisasi sistem distribusi benih, pemetaan wilayah prioritas rehabilitasi hutan berbasis data spasial, serta pelibatan masyarakat sekitar hutan dalam program-program pemberdayaan.

“Kita perlu memastikan bahwa anggaran yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan lapangan. Selain kegiatan teknis, penguatan kelembagaan dan kolaborasi dengan masyarakat juga harus menjadi perhatian dalam RKUA-PPAS 2026,” tambahnya.

Selain itu, forum ini juga digunakan untuk mendorong integrasi program lintas sektor, seperti penguatan ekonomi kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, industri berbasis sumber daya lokal, serta peningkatan daya saing perdagangan daerah.**