DPRD Jawa Barat Humaira Komitmen Perjuangkan Bantuan Pendidikan Bagi Madrasah dan Yayasan

Bandung, beritatandas.id – Anggota DPRD Jawa Barat, Humaira Zahrotun Noor, menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan bantuan pendidikan bagi madrasah dan yayasan di Jawa Barat.

Pernyataan tersebut ia ungkapkan dalam sebuah pertemuan yang dihadiri Rois Syuriah PCNU Kabupaten Bandung KH Haidar Mustafa Kamal, Khatib PCNU KH Yusuf Ali Tantowi dan Anggota DPRD Kabupaten Bandung Dapil VI, Tarya Witarsa (13/3), Humaira menyoroti sejumlah isu penting terkait pendidikan dan kebijakan dana hibah di provinsi tersebut.

Salah satu poin utama yang disampaikan Humaira adalah pentingnya pembangunan ruang kelas baru tidak hanya untuk sekolah negeri, tetapi juga bagi madrasah dan pesantren.

“Sebelumnya, ruang kelas baru diperuntukkan bagi sekolah negeri, swasta, dan madrasah. Kini, payung hukumnya telah berubah hanya sekolah negeri dan swasta, untuk madrasah kobong dan lainnya masih menjadi perjuangan kami,” ujarnya.

Selain itu, Humaira juga menyoroti polemik terkait penyerahan ijazah siswa/orang tua siswa yang masih menunggak biaya pendidikan yang sering menjadi kendala di berbagai sekolah. Ia mengingatkan agar persoalan ini tidak merugikan lembaga pendidikan yang ada.

“Jangan sampai soal ijazah berdampak negatif pada sekolah-sekolah yang ada di wilayah kita,” tegasnya.

Menurutnya, kebijakan terkait pendidikan, kesehatan, dan PMI harusnya dikaji dengan matang sebelum dipublikasikan di media sosial agar tidak menimbulkan polemik.

Humaira menyebutkan bahwa selama kepemimpinan Ridwan Kamil, bantuan untuk madrasah sempat dihilangkan. Namun, ia kini memperjuangkan agar kebijakan tersebut dapat kembali diakomodasi.

“Kami ingin memastikan bahwa bantuan untuk madrasah dan yayasan bisa tetap berjalan dengan baik,” tambahnya.

Ia juga mengkritisi kebijakan Gubernur Jawa Barat saat ini yang dianggap ingin menghapus dana hibah, termasuk bagi yayasan pendidikan.

“Ternyata memang kebijakan gubernur sekarang luar biasa sekali, mau menghilangkan dana hibah Jawa Barat termasuk untuk yayasan,” ujarnya.

Menurut Humaira, langkah ini perlu dikaji ulang karena banyak pendukungnya dirinya berasal dari yayasan yang bergantung pada dana tersebut.

Dalam konteks bantuan pendidikan, Humaira menyoroti alokasi anggaran yang seharusnya lebih efisien.

Ia menyinggung alokasi dana pemeliharaan Masjid Al Jabar yang mencapai Rp 42 miliar dan mengusulkan agar dana tersebut bisa dialihkan untuk membiayai yayasan pendidikan.

“Lebih baik dana tersebut digunakan untuk membantu yayasan. Untuk pemeliharaan harus dicarikan dari sumber lain,” katanya.

Selain itu, ia menyoroti anggaran untuk Program Indonesia Pintar (PIP) dan beasiswa yang dinilai masih belum merata.

“Untuk PIP dan beasiswa, seharusnya bisa lebih lancar, terutama selama tiga tahun terakhir,” ungkapnya.

Terkait dengan Inpres (Instruksi Presiden) tahun 2025, Humaira memastikan bahwa anggaran pendidikan tidak dihilangkan, melainkan lebih diefisienkan.

“Anggaran ini bukan dihilangkan, tapi penggunaannya harus lebih optimal dan tepat sasaran,” jelasnya.

Humaira juga menekankan peran PKB dalam badan legislasi untuk memastikan fokus pemerintah terhadap yayasan dan pesantren.

“PKB hadir untuk memastikan bahwa UU Pesantren dan Perda Pesantren tetap berjalan sesuai dengan tujuan awalnya,” tuturnya.

Dengan berbagai kebijakan yang sedang berjalan, Humaira berharap pemerintah provinsi dapat lebih memperhatikan kebutuhan yayasan dan pesantren, terutama dalam hal pendanaan dan legalisasi.

“Kami akan terus mengawal kebijakan ini agar yayasan dan pesantren tetap mendapatkan haknya,” pungkasnya.***