DPRD Karawang Tercoreng, Dugaan Oknum Dewan Terima Japrem Bulanan, LSM BARAK Indonesia Siap Lapor APH

Karawang, beritatandas.id – Gedung DPRD Karawang kembali tercoreng. Alih-alih menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi demi kepentingan rakyat, seorang oknum anggota dewan kini terseret dalam skandal dugaan menerima “jatah preman” (japrem) dari sebuah perusahaan mengalir secara rutin setiap bulan.

Dugaan pungli tersebut sontak memicu kemarahan publik.Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Rakyat Indonesia (LSM BARAK Indonesia) menjadi garda terdepan yang menabuh genderang perang melawan dugaan korupsi yang mencoreng marwah institusi wakil rakyat.

Ketua Umum BARAK Indonesia, H. Sutedjo, melontarkan kritik keras dan tanpa tedeng aling-aling terhadap perilaku oknum tersebut. Ia menilai, jika terbukti benar, tindakan ini bukan sekadar pelanggaran etik, melainkan kejahatan jabatan yang serius.

“Ini bukan hal sepele. Jika benar oknum tersebut menerima jatah bulanan, maka itu masuk kategori pungutan liar dan gratifikasi. Sangat menjijikkan dan sama sekali tidak mencerminkan integritas seorang anggota DPRD,” tegas Sutedjo dengan nada berapi-api, pada Selasa (22/5/2026)

Sutedjo mengonfirmasi bahwa pihaknya saat ini telah memegang sejumlah bukti awal yang cukup kuat. Meski demikian, pihaknya memilih untuk tidak gegabah dan tengah melakukan pendalaman investigasi untuk memastikan laporan mereka nanti tidak terpatahkan di meja hukum.

Tidak hanya akan menyambangi Badan Kehormatan (BK) DPRD Karawang untuk menuntut sanksi etik, BARAK Indonesia berkomitmen membawa kasus ini ke aparat penegak hukum (APH).

“Kami tidak akan tinggal diam. Kami sedang memperkuat bukti-bukti agar kasus ini tidak menguap begitu saja. Ini harus menjadi pelajaran bagi siapa pun yang mencoba memanfaatkan kursi dewan untuk memperkaya diri sendiri dengan cara-cara kotor,” pungkas Sutedjo.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak DPRD Karawang terkait skandal yang menyeret anggotanya. Oknum yang diduga terlibat pun belum memberikan klarifikasi atas tuduhan yang beredar.

Bungkamnya para pemangku kebijakan di DPRD Karawang kini menuai tanda tanya. Apakah institusi ini akan melakukan bersih-bersih, atau justru akan melakukan pagar makan tanaman dengan menutup-nutupi perilaku anggotanya yang diduga telah berubah menjadi preman elite.***