Gelar Pengawasan Pemerintahan, Acep Jamaludin Serap Aspirasi Warga Bandung Kulon

Kota Bandung – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan I (Kota Bandung dan Kota Cimahi) Acep Jamaludin melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025 di Kantor Kecamatan Bandung Kulon, Jl. Holis No.210/191 A, Kelurahan Caringin, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Jum’at (08/05/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah, khususnya dalam memastikan program dan pelayanan publik berjalan efektif, tepat sasaran, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Acep Jamaludin menegaskan bahwa pengawasan menjadi bagian penting untuk memastikan setiap program pemerintah dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

“Pengawasan ini merupakan upaya DPRD untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal, mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan administrasi hingga program pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, kecamatan, serta seluruh unsur masyarakat dalam menjaga kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan di wilayah.

Menurutnya, Kecamatan Bandung Kulon memiliki berbagai potensi yang perlu terus didorong melalui program pembangunan yang terukur dan berorientasi pada kebutuhan warga.

“Pemerintah harus hadir memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karena itu, setiap pelaksanaan program harus benar-benar diawasi agar berjalan sesuai perencanaan dan memberikan dampak positif,” katanya.

Acep juga menyampaikan bahwa pengawasan yang dilakukan DPRD bukan semata mencari kekurangan, melainkan memastikan setiap kebijakan dapat berjalan maksimal dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami ingin memastikan seluruh program pemerintah daerah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Aspirasi warga harus menjadi perhatian utama dalam setiap proses pembangunan,” tuturnya.

Selain itu, dirinya mendorong agar pelayanan publik di tingkat kecamatan terus ditingkatkan, baik dari sisi kecepatan pelayanan maupun kenyamanan masyarakat saat mengakses layanan pemerintahan.

“Pelayanan publik yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Maka kualitas pelayanan harus terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini,” tambahnya.

Selain melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program pemerintahan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana menyerap aspirasi masyarakat dan mendengarkan berbagai masukan terkait persoalan yang ada di wilayah Kecamatan Bandung Kulon.

Acep berharap hasil pengawasan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bersama demi meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Bandung maupun Jawa Barat secara umum.***