beritatandas.id, KUNINGAN – Satuan Gugus Tugas (Satgas) Lawan Covid-19 DPRD Jabar melakukan pengecekan dan monitoring Bansos Provinsi di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Salah satunya rombongan Komisi 1 DPRD Jawa Barat melakukan monitoring di Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon.
Rombongan yang turun dari tanggal 8-16 Mei 2020 ini, terdiri dari Yosa Octora Santono (Fraksi Partai Demokrat), Sri Budihardjo Hermawan (Fraksi Demokrat), Abdul Rozaq Muslim (Fraksi Partai Golkar), dan M Nasir (Fraksi Partai PKB).
Saat dalam pengecekan di Kantor Pos Kuningan, pekan kemarin, Komisi 1 DPRD Jabar menemukan data yang disampaikan Kepala Kantor Pos Indonesia Kabupaten Kuningan, Alif, bahwa baru 10.743 RTS dari 15.695 RTS, sedang berjalan dan hampir selesai. Yosa beserta rombongan mengapresiasi penyaluran bansos oleh PT Pos Indonesia Kabupaten Kuningan dan mengkritisi pengadaan telur yang rentan busuk dan pecah.
Pengecekan berlanjut di Desa Pagundan Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan, Komisi 1 DPRD Jabar menemukan daftar penerima bantuan provinsi yang tidak sesuai. Di antaranya terdapat data yang dobel dan yang telah meninggal pun terdaftar sebagai penerima manfaat.
Adapun pengecekan bansos di Bulog Cirebon menemukan telor busuk, karena sudah lama dan ada penolakan. Hal itu sejalan dengan pernyataan Asosiasi Pedagang Pasar setempat. Di PT Pos Indonesia Kota Cirebon, tim ini juga menemukan beberapa telur yang pecah, busuk dan ada juga yang menolak menerima bansos provinsi.
Tim juga melakukan monitoring ke Dinas Kesehatan Kota Cirebon. Tampak Kadis Edy Sugiarto menyambut baik monitoring Satgas Covid-19 DPRD Jabar ini. Kadis menyayangkan Pemprov menganggap Kota Cirebon berstatus zona hijau, padahal fakta di lapangan justru zona merah.
“Kota Cirebon menerapkan Karantina Wilayah RT RW, bantuan Pemkot ke RW sebesar 500 ribu uang tunai ditambah pulsa 100 ribu rupiah, untuk RT sebesar 250 ribu rupiah tunai ditambah pulsa 50 ribu,” kata Kepala Dinkes Kota Cirebon.
Ia pun menyebut jumlah pengunjung Rumah Sakit turun, sedangkan puskesmas melonjak naik. Ini merupakan kekhawatiran penularan virus. Monitoring pula ke Kelurahan Kalijaga Kota Cirebon, Desa TUK Kabupaten Cirebon.
“Pengecekan dan monitoring ini untuk nanti disampaikan dalam Rapat Paripurna untuk bahan evaluasi Pemprov Jawa Barat agar lebih maksimal kembali,” kata Yosa.
Sementara itu dalam keterng presnya Anggota DPRD Jabar H.Nasir mengecek kesiapan dan dilapangan terkait dengan penanganan Covid-19 bagimana dilapangan dan hasil pengamatan ini menjadi bahan kebijakan untuk kedepannya.
“Pengengecekan dan monitoring ini untuk nanti disampaikan dalam Rapat Paripurna untuk bahan evaluasi Pemprov Jawa Barat agar lebih maksimal kembali,” kata.
Redaksi