Humaira Zahrotun Noor: Menjaga Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Bandung Barat melalui Pengawasan Aktif

Bandung – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Humaira Zahrotun Noor, menjadi pembicara utama dalam acara “Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025” yang diadakan di TnT Saung Makan, Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah tokoh, antara lain Ketua Dewan Syuro, Ketua Tanfidz, Sekretaris, Bendahara, serta seluruh pengurus PAC se‑Bandung Barat.

Dalam perayaannya, Humaira mengucapkan terima kasih atas partisipasi semua pihak yang terus menjaga ruang partisipasi publik. “Kehadiran Bapak‑Ibu hari ini menunjukkan kepedulian terhadap cara pemerintahan dijalankan dan berdampak pada kebijakan bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya pengawasan sebagai fondasi demokrasi. “Sebuah pemerintahan yang kuat tidak hanya mengandalkan kebijakan yang baik, tetapi juga pada mekanisme pengawasan yang aktif, transparan, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat,” kata Humaira.

Pengawasan menurutnya bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memastikan setiap program, anggaran, dan kebijakan dilaksanakan sesuai aturan serta memberikan manfaat nyata.

Humaira menyoroti beberapa persoalan yang masih muncul di lapangan, seperti layanan publik yang belum optimal, pembangunan yang belum merata, dan kebijakan yang belum sepenuhnya menjawab harapan warga. Ia mengajak semua peserta untuk bersinergi, menyampaikan fakta secara terbuka, dan berdiskusi mengenai kendala konkret yang dihadapi.

“Melalui forum ini, kami mengundang seluruh pihak untuk menyampaikan persoalan‑persoalan nyata yang ditemui: apa yang masih kurang adil, apa yang belum berjalan lancar, dan apa yang perlu segera diperbaiki. Setiap masukan akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut dalam kerja pengawasan kami di DPRD,” tambahnya.

Hasil dari diskusi ini akan diproses lebih lanjut melalui rapat komisi, koordinasi dengan perangkat daerah, serta kompromi rekomendasi kebijakan yang diperlukan. Humaira menegaskan bahwa temuan dan aspirasi yang diperoleh tidak akan menjadi catatan formal semata, melainkan akan dijadikan dasar tindakan nyata untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Acara ditutup dengan harapan agar kolaborasi antara wakil rakyat, organisasi masyarakat, dan pemerintah dapat terus terjaga, sehingga setiap kebijakan tidak hanya tertulis di atas kertas, tetapi benar‑benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jawa Barat, khususnya di wilayah Bandung Barat.***