Humaira Zahrotun Noor Pimpin Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat

Bandung – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Humaira Zahrotun Noor, memimpin acara “Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025” yang berlangsung di TnT Saung Makan, Kabupaten Bandung Barat, Senin (15/12). Turut hadir Ketua Dewan Syuro, Ketua Tanfidz, Sekretaris, Bendahara, serta seluruh jajaran PAC se‑Bandung Barat.

Dalam sambutannya, Humaira menyampaikan apresiasi atas komitmen peserta dalam menjaga ruang partisipasi publik. “Kehadiran hari ini bukan sekadar memenuhi undangan, melainkan wujud kepedulian terhadap bagaimana pemerintahan dijalankan dan dampak kebijakan terhadap masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pengawasan merupakan pilar penting demokrasi. “Pemerintahan yang kuat bukan hanya didukung oleh kebijakan yang baik, tetapi juga oleh proses pengawasan yang aktif, terbuka, dan melibatkan banyak pihak,” kata Humaira. Pengawasan, lanjutnya, tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan setiap program, anggaran, dan kebijakan dilaksanakan sesuai peraturan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menyoroti realitas di lapangan, Humaira menyebutkan beberapa persoalan yang masih muncul, antara lain:

– Pelayanan publik yang belum optimal
– Pembangunan yang belum merata
– Kebijakan yang masih jauh dari harapan masyarakat

Ia mengajak semua pihak untuk berkolaborasi, menyampaikan fakta apa adanya, dan berdiskusi aktif mengenai masalah konkret yang ditemui. “Melalui forum ini, kami mengundang semua pihak menyampaikan persoalan‑persoalan konkret yang ditemui di lapangan: apa yang dirasa belum adil, apa yang belum berjalan dengan baik, dan apa yang perlu segera diperbaiki. Semua masukan sangat berarti dan akan menjadi bahan evaluasi serta tindak lanjut dalam kerja‑kerja pengawasan saya di DPRD,” tambah Humaira.

Hasil pengawasan ini akan ditindaklanjuti melalui:

– Rapat‑rapat komisi
– Koordinasi dengan perangkat daerah
– Pengusulan rekomendasi kebijakan yang diperlukan

Humaira menegaskan bahwa aspirasi dan temuan dari kegiatan ini tidak akan menjadi catatan formal semata, melainkan akan menjadi dasar tindakan nyata untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Acara diakhiri dengan harapan agar sinergi antara wakil rakyat, organisasi masyarakat, dan pemerintah dapat terus terjaga, sehingga setiap kebijakan tidak hanya tertulis di atas kertas, tetapi benar‑benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jawa Barat, khususnya di wilayah Bandung Barat.***