
Karawang, beritatandas.id — Aroma krisis etika menyeruak dari tubuh Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika). Dugaan penghinaan terhadap wartawan oleh oknum humas bukan sekadar insiden komunikasi, melainkan cermin rapuhnya tata kelola komunikasi publik di lingkungan kampus negeri. Ucapan kasar “goblok” yang diduga dilontarkan oknum humas memantik gelombang kecaman keras dari komunitas pers Karawang.
Korban dalam peristiwa ini adalah Nina Melani, jurnalis perempuan dari media online onediginews.com. Ia mengaku menerima telepon bernada intimidatif dari oknum humas bernama Nurhali, tak lama setelah menerbitkan berita terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal dugaan kejanggalan proyek pengadaan bernilai lebih dari setengah miliar rupiah.
Alih-alih memberikan klarifikasi atau hak jawab secara elegan, oknum tersebut justru diduga menekan agar berita dihapus, melarang liputan, hingga melontarkan makian. Jika benar, tindakan ini bukan hanya melukai martabat jurnalis, tetapi juga menampar wajah akademik Unsika sendiri.
Publik pun mempertanyakan: sejak kapan institusi pendidikan tinggi merespons kritik dengan makian dan ancaman? Di tengah tuntutan transparansi, sikap represif terhadap kerja jurnalistik justru menimbulkan kesan bahwa ada yang ingin disembunyikan.
Kasus ini membuka dua lapis persoalan serius. Pertama, dugaan pelanggaran etika individu yang mencoreng profesionalitas humas. Kedua, potensi kegagalan sistemik dalam mengelola komunikasi publik di lingkungan kampus. Humas seharusnya menjadi jembatan dialog, bukan alat pembungkam kritik.
Lebih dari sekadar polemik personal, peristiwa ini menguji keberanian pimpinan kampus. Diamnya rektorat berisiko ditafsirkan sebagai pembiaran. Jika tidak ada langkah tegas, publik bisa membaca bahwa etika hanya slogan, sementara arogansi dibiarkan tumbuh di balik tembok kampus.
Gelombang reaksi dari kalangan jurnalis pun mulai menguat. Ancaman aksi solidaritas dan unjuk rasa bukan lagi sekadar wacana, melainkan akumulasi kekecewaan terhadap cara sebagian institusi memperlakukan pers.
Kini sorotan tertuju pada rektorat Unsika: memilih bersikap transparan dan tegas, atau membiarkan satu ucapan kasar berkembang menjadi krisis kepercayaan publik. Sebab dalam dunia akademik, reputasi tidak runtuh karena kritik, tetapi karena ketidakmampuan menghormati kebenaran dan kebebasan pers. (Red)