Janji Ganti Rugi Menggantung, Mahasiswa dan Warga Karawang Siap Kepung Kantor Pertamina

Karawang, beritatandas.id – Kesabaran warga Dusun Babakanbogor, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, tampaknya sudah mencapai batas. Janji pembayaran ganti rugi lahan terkait program buffer zone di sekitar fasilitas penyimpanan bahan bakar hingga kini tak kunjung terealisasi. Merasa dipermainkan oleh janji yang terus menggantung, aliansi mahasiswa dan warga Karawang berencana menggelar aksi besar di depan kantor pusat PT Pertamina (Persero) di Jakarta Pusat pada Kamis (12/3/2026).

Aksi tersebut akan digelar oleh Aliansi Mahasiswa Pemuda Pangkal Perjuangan Karawang (AMPPERA) bersama warga terdampak dari Dusun Babakanbogor. Mereka menilai perusahaan energi milik negara itu belum menunjukkan keseriusan dalam menuntaskan kewajibannya terhadap masyarakat yang telah lama hidup di sekitar kawasan berisiko tinggi.

Perwakilan AMPPERA Karawang, Kelvin Hudqof Akbar, menyebut keterlambatan pembayaran ganti rugi yang dijanjikan sejak Oktober 2025 sebagai bentuk pengabaian terhadap hak warga.

“Sudah terlalu lama masyarakat diberi harapan tanpa kepastian. Jika perusahaan sebesar Pertamina saja tidak mampu menepati komitmennya, lalu kepada siapa lagi warga harus percaya?” tegas Kelvin.

Ia menilai persoalan ini sengaja dibiarkan berlarut-larut dengan alasan birokrasi. Menurutnya, tarik-ulur antara pihak daerah dan pusat justru menimbulkan kesan bahwa tanggung jawab terhadap warga terus dilempar ke sana kemari.

“Setiap kali ditanya, jawabannya selalu sama: masih proses, masih koordinasi. Sementara warga terus hidup dalam ketidakpastian. Ini bukan sekadar lambat, ini sudah mengarah pada pengabaian hak masyarakat,” katanya.

Sementara itu, perwakilan warga Babakanbogor, Anim Setiawan, mengungkapkan bahwa masyarakat telah bertahun-tahun hidup berdampingan dengan fasilitas penyimpanan bahan bakar yang memiliki potensi risiko tinggi. Namun hingga kini, kejelasan terkait program buffer zone maupun realisasi ganti rugi lahan masih menjadi tanda tanya besar.

“Kami hidup di sekitar fasilitas berbahaya, tapi hak kami seolah tidak dianggap. Warga hanya meminta kepastian, bukan janji yang terus diulang,” ujar Anim dengan nada kecewa.

Dalam aksi yang direncanakan berlangsung mulai pukul 09.00 WIB di depan kantor pusat Pertamina di Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, massa akan membawa sejumlah tuntutan. Di antaranya mendesak realisasi pembayaran ganti untung bagi warga terdampak serta meminta transparansi anggaran proyek buffer zone yang disebut-sebut berkaitan dengan program strategis nasional.

Bagi para pengunjuk rasa, persoalan ini bukan hanya soal uang ganti rugi, melainkan juga soal tanggung jawab negara dan perusahaan terhadap keselamatan serta hak masyarakat yang tinggal di sekitar proyek energi.

Aksi ini juga akan menjadi ujian bagi komitmen Pertamina sebagai perusahaan milik negara: apakah berpihak pada rakyat yang terdampak, atau justru terus berlindung di balik rumitnya birokrasi sementara masyarakat dibiarkan menunggu tanpa kepastian. (Red)