Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025 Digelar di Aula HBC Solokanjeruk

Kabupaten Bandung– Pada Sabtu (6/12), kegiatan “Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025” digelar di Aula HBC, Solokanjeruk, Kabupaten Bandung. Acara yang menampilkan para Ketua dan Sekretaris PAC se-Kabupaten Bandung, masyarakat tokoh, serta berbagai unsur forum ini dibuka dengan berbagai pihak penyelenggara. Kegiatan tersebut menjadi ruang penyampaian informasi sekaligus pemantauan atas pelaksanaan program pemerintahan menjelang tahun anggaran 2025.

Dalam berbagai acaranya, pembicara utama menyampaikan penghargaan atas kehadiran seluruh peserta. “Kehadiran Bapak‑Ibu menunjukkan kepedulian bersama terhadap kemajuan Kabupaten Bandung. Forum ini menjadi fondasi penting bagi pembangunan yang baik,” ujarnya.

Pengawasan pemerintah, menurut pembicara, bukan sekadar membaca laporan atau menelusuri angka‑angka anggaran. “Pengawasan adalah menyimak suara rakyat, memastikan setiap rupiah anggaran tidak berhenti di atas kertas, melainkan menjadi program nyata yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Beberapa isu utama yang diangkat meliputi:

– *Ketimpangan infrastruktur* di Kabupaten Bandung, seperti jalan lingkungan yang masih berlubang, jembatan desa yang rapuh, dan akses layanan publik yang belum merata.
– *Pengelolaan sampah* yang tidak efisien, mengakibatkan penumpukan sampah, pencemaran sungai, dan peningkatan risiko banjir.
– *Tekanan ekonomi* masyarakat, dengan kenaikan harga kebutuhan pokok dan menurunnya daya beli, sehingga diperlukan program bantuan sosial yang tepat sasaran.
– *Bencana alam*, khususnya cuaca ekstrem yang meningkatkan potensi banjir dan longsor di wilayah Baleendah, Ciparay, Bojongsoang, dan Solokanjeruk. Pembicara mengajak semua pihak meningkatkan kewaspadaan, mengaktifkan pos siaga banjir, membersihkan saluran irigasi, serta menyiapkan alat tanggap darurat.

Pembicara juga menekankan peran penting PAC sebagai jembatan antara pemerintah dan warga. “Bapak‑Ibu yang berada di tengah masyarakat mengetahui secara langsung kondisi jalan, sekolah, dan keluarga yang belum terjangkau bantuan. Pengamatan itu lebih akurat daripada laporan birokrasi,” tambahnya.

Acara diakhiri dengan ajakan kepada seluruh peserta untuk menyampaikan masukan, kritik, dan keluhan yang ditemui di lapangan. “Suara rakyat akan menjadi bagian dari laporan resmi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” tutupnya.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antar‑wilayah, mempercepat pengelolaan sampah modern, serta meningkatkan kesiapsiagaan bencana, sehingga pembangunan di Kabupaten Bandung dan Jawa Barat dapat berjalan lebih inklusif dan berkelanjutan.***