beritatandas.id, BANDUNG – Hajat demokrasi Pilkada serentak di delapan daerah di Jawa Barat usai dilaksanakan 9 Desember 2020 lalu, hari ini Minggu 13 Desember mulai memasuki tahapan Pemilihan Calon Kepala Desa (Pilkades) di 75 desa yang tersebar di Kabupaten Ciamis, Sumedang, Bekasi dan Kabupaten Bogor.
Hal ini menjadi perhatian tersendiri bagi Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat Fraksi PKB, Nasir. Seperti halnya Pilkada, menurutnya Pilkades pun berpotensi mengundang kerumunan massa, yang berisiko menjadi titik penularan Covid-19.
“Jangan sampai kita di Pilkada serentak sudah merasa relatif tertib dengan protokol kesehatan, tapi kecolongan di Pilkades. Jangan sampai itu terjadi,” tegas Nasir, di gedung DPRD Jabar, Jumat (11/12/2020).
Dengan begitu, lanjut dia, penyelenggaraan Pilkades serentak di empat kabupaten tersebut harus disadari betul oleh masyarakat, terutama panitia pemilihan, jangan sampai menjadi kluster baru penularan Covid-19.
“Maka pihak penyelenggara pemilihan calon kepala desa harus benar-benar ketat dalam menerapkan protokol kesehatan, baik bagi panitia pemilihannya, termasuk masyarakat pemilih,” ujar Nasir.
Pilkades serentak juga mendapat perhatian khusus dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, terkait kekhawatiran jadi klaster pilkades Covid-19.
Nasir melanjutkan, demi mencegah penularan Covid-19, para calon kepala desa sebaiknya melakukan kampanye dengan mengunjungi kelompok-kelompok kecil masyarakat, sebagai upaya mencegah kerumunan.
“Jadi jangan kumpulkan masa dalam jumlah besar. Atur saja menjadi kelompok-kelompok kecil,” katanya.
Cara seperti itu, kata Nasir, selain mencegah penularan Covid-19, juga menghemat biaya bagi para calon.
“Lagi pula kalau dalam skup kecil, penyampaian visi misinya bisa lebih terarah,” ujarnya.
Ia menambahkan, klaster Covid-19 benar-benar harus menjadi kekhawatiran semua pihak, terlebih untuk daerah yang sudah masuk ke zona oranye, apalagi zona merah.
“Saya melihatnya secara keseluruhan, Pilkades ini digelar serentak di 75 Desa, itu kan bukan jumlah yang sedikit. Artinya ada berapa puluh atau berapa ratus ribu warga yang terlibat dalam hajat demokrasi di tingkat desa ini,” pungkasnya.
Redaksi