beritatandas.id, BANDUNG — Minimnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu faktor belum maksimalnya pemanfaatan potensi perikanan dan kelautan khususnya di wilayah Jawa Barat Selatan.
“Hanya ada 12 ASN yang menangani 17 Kabupaten/Kota. Padahal sektor perikanan dan kelautan kita memiliki potensi besar, terutama di laut selatan ini belum digali lebih banyak,” ucap Anggota Komisi II DPRD Jabar Asep Suherman di UPTD Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan, Kamis (3/6/2021).
Selain itu Asep menyebut, belum terdatanya jumlah kapal nelayan andon dikhawatirkan dapat mempengaruhi hasil tangkapan ikan para nelayan lokal Jawa Barat. Namun disamping itu, hadirnya para nelayan andon tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan oleh para nelayan lokal untuk berbagi ilmu dan pengalaman.
“Sebenarnya kita dapat manfaatkan orang-orang yang datang dari luar Pangandaran ke tempat ini kita jadikan sebagai mentor. Misalnya ada orang-orang bugis itu bisa dapat ikan-ikan yang besar di sana, perahu kecil saja tangkapan ikanya 70 kiloan”katanya.
“Saya khawatir hasil perikanan dan kelautan ini dinikmati orang-orang luar Jawa Barat”imbuhnya.
Disamping minimnya SDM pihaknya pun menyoroti, permasalahan ancaman bahaya limbah sampah dan limbah hasil dari kegiatan pengerukan pasir besi di sejumlah wilayah di pantai selatan Jawa Barat.
Menurut Asep, Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus mengantisipasi dampak dari kegiatan pengerukan pasir besi tersebut yang berpotensi akan merusak wilayah tepi pantai dan menimbulkan dampak-dampak buruk lainnya.
“Jadi sebaiknya kalau bisa dihentikan ini lebih bagus. Terlebih lagi ada potensi lobster yang terdapat di wilayah Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Kalau tidak diperhatikan masalah limbah ini dapat mengancam ekosistem lobster.
“Limbah ini krusialnya bukan hanya berasal dari hasil pengerukan pasir besi asapun berasal pakan ternak kalau kebanyakan kerambah, dan ada juga limbah dari sampah. Ini harus diwaspadai, karena akan merusak lingkungan dan berbahaya bagi masa depan kita”tambahnya.
Oleh karena itu Asep meminta, permasalahan limbah tersebut harus dapat ditanggapi serius oleh Pemprov Jabar dengan segera melahirkan solusi-solusi terbaik salah satunya dengan menghadirkan para ahli.
Disisi lain dukungan anggaran pun sangat dibutuhkan, untuk memastikan potensi-potensi dari sektor kelautan dan perikanan dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Semestinya mitra komisi dua ini harus dikuatkan untuk mendorong pertumbuhan potensi-potensi mereka, diperbanyak orangnya, kemudian diperhatikan anggarannya, sehingga mereka bisa mengawasi dengan baik”pungkasnya.
Redaksi