Komisi V DPRD Jabar Tekankan Sinergi Anggaran untuk Tingkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja

Bandung, beritatandas.is – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar rapat kerja bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat serta UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I hingga V.

Pertemuan ini berlangsung dalam rangka pembahasan Perancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk APBD Tahun Anggaran 2026. Rapat kerja ini dilaksanakan di BLKK (Balai Latihan Kerja Komunitas) Bekasi Jawa Barat (Jabar), Kamis (2/10/2025).

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Hj. Humaira Zahrotun Noor mengatakan pelaksanaan rapat kerja ini bertujuan untuk membahas dan menyelaraskan rencana anggaran dan kebijakan terkait ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2026.

“Salah satu fokus utamanya adalah memastikan alokasi anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan tenaga kerja, baik dari sisi peningkatan kompetensi, perlindungan, maupun pemerataan kesempatan kerja di Jawa Barat,” ujarnya.

Humaira juga menekankan bahwa kolaborasi erat antara legislatif, eksekutif, dan unit pengawasan tenaga kerja menjadi kunci terciptanya kebijakan yang berdaya guna.

“Dengan kolaborasi antara Komisi V dan dinas terkait, diharapkan dapat tercipta kebijakan yang efektif dan tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat,” kata Humaira.

Melalui rapat ini, Humaira mengungkapkan bahwa pihaknya dapat memastikan bahwa alokasi anggaran dan kebijakan yang dihasilkan benar-benar mengakomodasi kebutuhan tenaga kerja dan industri di Jawa Barat, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan kualitas hidup masyarakat.

“Dengan adanya sinergi ini, diharapkan kebijakan yang lahir tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu memberikan solusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, sekaligus memperkuat daya saing Jawa Barat di tingkat nasional maupun global,” ungkapnya.***