Lillah Sahrul Mubarok Dorong Paket Kebijakan Perlindungan UMKM Pasca Lebaran

Bandung, beritatandas.id – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PKB, M Lillah Sahrul Mubarok, mendorong pemerintah daerah segera meluncurkan paket kebijakan perlindungan ekonomi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pasca momentum Lebaran.

Menurutnya, periode setelah Hari Raya Idulfitri kerap menjadi fase krusial bagi pelaku UMKM. Setelah mengalami lonjakan penjualan menjelang dan saat Lebaran, banyak pelaku usaha justru menghadapi penurunan drastis daya beli masyarakat, yang berdampak pada melambatnya perputaran ekonomi di tingkat akar rumput.

“Pemprov harus hadir melalui stimulus ekonomi yang konkret dan tepat sasaran. Misalnya bantuan modal bergulir, subsidi bunga pinjaman, serta kemudahan akses pasar, baik secara offline maupun digital,” ujar Lillah, Jumat (27/3/2026).

Ia menjelaskan, tanpa intervensi kebijakan yang memadai, banyak pelaku UMKM berpotensi mengalami kesulitan likuiditas, bahkan tidak sedikit yang terpaksa mengurangi produksi atau tenaga kerja. Hal ini tentu akan berdampak lebih luas terhadap stabilitas ekonomi daerah, mengingat sektor UMKM merupakan penyerap tenaga kerja yang signifikan.

Lebih lanjut, Lillah menekankan pentingnya penguatan ekosistem digital bagi UMKM. Ia mendorong pemerintah untuk memperluas pelatihan digitalisasi, termasuk pemanfaatan marketplace, pemasaran melalui media sosial, hingga peningkatan kualitas branding produk lokal.

“Digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Pemerintah harus memastikan UMKM kita tidak tertinggal dalam persaingan pasar yang semakin kompetitif,” katanya.

Selain itu, ia juga mendorong adanya kemitraan strategis antara UMKM dengan sektor swasta, termasuk perusahaan besar dan ritel modern. Menurutnya, kolaborasi tersebut dapat membuka akses pasar yang lebih luas serta meningkatkan daya saing produk lokal.

“Perlu ada kebijakan yang mendorong kemitraan yang adil dan saling menguntungkan. UMKM jangan hanya jadi pelengkap, tetapi harus menjadi bagian utama dalam rantai pasok,” tegasnya.

Tak hanya aspek ekonomi, Lillah juga menyoroti pentingnya perlindungan sosial bagi pelaku UMKM, terutama yang berada di sektor informal. Ia mengusulkan adanya skema jaminan sosial yang lebih inklusif, sehingga pelaku usaha kecil memiliki perlindungan saat menghadapi risiko usaha.

Di sisi lain, ia meminta pemerintah daerah untuk memperkuat pendataan UMKM secara akurat dan terintegrasi. Data yang valid dinilai menjadi kunci dalam merancang kebijakan yang tepat sasaran serta meminimalisir potensi ketimpangan dalam penyaluran bantuan.

“Dengan data yang akurat, intervensi pemerintah bisa lebih efektif dan benar-benar dirasakan oleh pelaku UMKM yang membutuhkan,” ujarnya.

Lillah berharap, paket kebijakan yang komprehensif ini dapat segera direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga pelaku UMKM mampu bertahan dan kembali bangkit setelah Lebaran.

“UMKM adalah tulang punggung ekonomi daerah. Kalau UMKM kuat, maka ekonomi Jawa Barat juga akan tetap stabil dan tumbuh,” pungkasnya.***