Lillah Sahrul Mubarok Ikuti Bimtek DPRD Jabar untuk Perkuat Fungsi Pengawasan

DKI Jakarta — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lillah Sahrul Mubarok, turut mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Bidakara, DKI Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Kegiatan Bimtek ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kompetensi, kapasitas, dan profesionalisme pimpinan serta anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Bimbingan teknis tersebut mengacu pada sejumlah materi strategis yang relevan dengan tantangan pembangunan daerah ke depan.

Adapun materi yang dibahas meliputi optimalisasi peran DPRD dalam pengawasan pembiayaan daerah dan pemetaan risiko fiskal guna mendukung stabilitas serta penguatan ekonomi regional. Selain itu, peserta juga mendapatkan pembekalan terkait sinkronisasi arah kebijakan pusat dan daerah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026.

Materi lainnya menekankan pada penguatan fungsi pengawasan DPRD terhadap tata kelola keuangan daerah serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat. Tak kalah penting, Bimtek ini juga mengkaji arah reformasi dan transformasi sistem Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah sebagai upaya memperkuat demokrasi, peran strategis DPRD, serta dampaknya bagi kelembagaan daerah.

Dalam keterangannya, Lillah Sahrul Mubarok menegaskan pentingnya kegiatan Bimtek sebagai sarana peningkatan kualitas kinerja anggota dewan.

“Bimbingan teknis ini sangat penting untuk memperdalam pemahaman kami sebagai anggota DPRD, khususnya dalam pengawasan keuangan daerah dan penyelarasan kebijakan pusat dan daerah, agar pembangunan di Jawa Barat berjalan efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap, melalui kegiatan ini, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dapat semakin optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta mampu merumuskan kebijakan yang responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.***