Lillah Soroti Lonjakan Urbanisasi, Dorong Regulasi Penataan Kawasan Industri dan Hunian

Bandung, beritatandas.id – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PKB, M Lillah Sahrul Mubarok, menyoroti meningkatnya arus urbanisasi ke wilayah industri di Jawa Barat pasca Lebaran yang dinilai berpotensi menimbulkan tekanan sosial dan ekonomi jika tidak diantisipasi secara serius.

Menurutnya, fenomena urbanisasi setiap tahun pasca Lebaran bukan sekadar perpindahan penduduk biasa, melainkan bagian dari dinamika ekonomi yang harus dikelola dengan kebijakan yang terencana dan berkelanjutan.

“Arus urbanisasi ini tidak bisa dipandang sebagai hal musiman semata. Ini adalah tren yang harus direspons dengan kebijakan konkret, terutama di daerah-daerah industri yang menjadi tujuan utama para pencari kerja,” ujar Lillah, Jumat (27/3/2026).

Ia menyebut sejumlah wilayah strategis seperti Subang, Karawang, dan Bekasi akan menghadapi lonjakan penduduk yang signifikan dalam waktu singkat. Kondisi ini, lanjutnya, berpotensi memicu berbagai persoalan mulai dari kepadatan penduduk, keterbatasan hunian, hingga meningkatnya kebutuhan layanan dasar.

“Kalau tidak diantisipasi, kita akan menghadapi masalah klasik seperti munculnya kawasan kumuh, tekanan terhadap infrastruktur, serta potensi konflik sosial di tengah masyarakat,” tegasnya.

Lillah menilai, Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu segera menyusun regulasi yang lebih komprehensif terkait penataan kawasan industri yang terintegrasi dengan penyediaan hunian layak bagi pekerja.

Ia menekankan pentingnya konsep kawasan industri berbasis hunian (integrated industrial estate) yang tidak hanya berorientasi pada investasi, tetapi juga pada kesejahteraan tenaga kerja.

“Perlu regulasi yang jelas terkait penataan kawasan industri, penyediaan hunian layak, serta layanan dasar bagi pendatang. Jangan sampai kawasan industri berkembang pesat, tetapi aspek sosialnya diabaikan,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mendorong agar pemerintah memperkuat kebijakan penyediaan rumah terjangkau bagi pekerja, termasuk melalui skema subsidi, kemitraan dengan pengembang, serta optimalisasi peran BUMD di sektor perumahan.

Di sisi lain, Lillah mengingatkan pentingnya kesiapan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, hingga administrasi kependudukan.

Ia menilai, lonjakan penduduk tanpa diimbangi peningkatan layanan dasar akan berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.

“Sekolah, puskesmas, transportasi, hingga layanan administrasi harus disiapkan dari sekarang. Jangan sampai masyarakat datang, tapi negara tidak siap melayani,” katanya.

Lillah juga menyoroti pentingnya penguatan data kependudukan sebagai dasar perumusan kebijakan. Menurutnya, integrasi data antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci dalam mengendalikan dampak urbanisasi.

“Data harus akurat dan terintegrasi. Dengan begitu, intervensi kebijakan bisa tepat sasaran dan tidak bersifat reaktif,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia mendorong adanya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola kawasan industri dan dampak urbanisasi.

Ia menilai, koordinasi lintas wilayah menjadi sangat penting mengingat mobilitas penduduk tidak mengenal batas administratif.

“Harus ada keselarasan kebijakan. Jangan sampai satu daerah siap, tapi daerah lain tidak. Ini harus dilihat sebagai satu kesatuan ekosistem pembangunan,” tegasnya.

Sebagai wakil rakyat, Lillah menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan yang berpihak pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan sosial masyarakat.

“Urbanisasi harus dikelola, bukan dibiarkan. Kalau dikelola dengan baik, ini bisa menjadi peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Tapi kalau tidak, justru akan menjadi beban sosial di kemudian hari,” pungkasnya.

Ia berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat segera mengambil langkah strategis dan terukur dalam merespons lonjakan urbanisasi, sehingga kawasan industri tidak hanya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kawasan yang layak huni dan berkeadilan sosial bagi seluruh masyarakat.***

Redaksi