Bandung, beritatandas.id – Angka kemiskinan di Jawa Barat masih menjadi perhatian utama masyarakat dan pemerintah daerah. Hal ini juga yang tengah disoroti oleh Fraksi PKB DPRD Jawa Barat.
Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), Jawa Barat menduduki posisi kedua tertinggi dalam hal jumlah penduduk miskin di Indonesia, dengan persentase mencapai 7,46% dari total populasi atau sekitar 3,89 juta jiwa per Maret 2024. Angka ini menurun 0,16% dari Maret 2023 dan turun 0,52% dari September 2022.
Anggota DPRD Jawa Barat, Asep Suherman, yang juga Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menyampaikan kritik keras terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menangani masalah kemiskinan ini.
Menurutnya, berbagai program yang digulirkan belum efektif dalam menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.
“Kita lihat, banyak program yang sifatnya masih seremonial dan tidak langsung menyentuh akar permasalahan. Program bantuan sosial pun terkadang tidak tepat sasaran, sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak mendapatkan bantuan yang semestinya,” ujar Asep Suherman dalam pernyataannya, Selasa (9/7/2024).
Asep menambahkan, untuk menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, pemerintah provinsi perlu melakukan langkah-langkah strategis dan berkelanjutan. Berikut beberapa solusi yang ia usulkan:
1. **Revitalisasi Ekonomi Pedesaan**: Meningkatkan akses dan peluang ekonomi di pedesaan melalui program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, pelatihan keterampilan kerja, dan pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM).
2. **Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**: Mengoptimalkan program pendidikan dan pelatihan vokasi yang berorientasi pada kebutuhan pasar kerja. Hal ini untuk memastikan bahwa masyarakat, terutama generasi muda, memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.
3. **Pembangunan Infrastruktur**: Mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal dan terpencil untuk membuka akses ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.
4. **Digitalisasi dan Teknologi**: Mendorong penggunaan teknologi dan digitalisasi di berbagai sektor, termasuk pertanian dan perdagangan, agar masyarakat dapat lebih mudah mengakses pasar dan meningkatkan produktivitas mereka.
5. **Pengawasan dan Evaluasi Program**: Membentuk tim pengawasan dan evaluasi independen yang bertugas memantau dan menilai efektivitas program-program pengentasan kemiskinan yang telah dijalankan. Dengan begitu, program yang tidak efektif dapat segera diperbaiki atau dihentikan.
“Pemprov harus lebih serius dan fokus dalam menjalankan program-program pengentasan kemiskinan. Tanpa komitmen yang kuat dan langkah konkret, mustahil kita bisa keluar dari posisi kedua tertinggi angka kemiskinan di Indonesia ini,” tegas Asep.
Dia berharap, hal ini dapat menjadi pemicu bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera bertindak lebih nyata dan efektif dalam menangani masalah kemiskinan yang masih menjadi PR besar bagi daerah ini.
“Apalagi Jawa Barat banyak proyek strategis nasional yang harusnya ikut memberikan kontribusi untuk menekan angka kemiskinan,” pungkasnya.***
Redaksi