Pemprov Jabar Kembali Raih WTP, Sidkon Djampi Dorong Perbaikan Tata Kelola Aset Daerah

Bandung – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKB, Sidkon Djampi, mengapresiasi capaian Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-15 kalinya secara berturut-turut.

Apresiasi tersebut disampaikan Sidkon Djampi usai Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat yang digelar pada Rabu (3/6/2026), dengan agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025. Rapat tersebut turut dihadiri Gubernur Jawa Barat.

Menurut Sidkon, capaian WTP selama 15 tahun berturut-turut merupakan prestasi yang luar biasa dan menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menjaga akuntabilitas serta transparansi pengelolaan keuangan daerah.

“Pencapaian opini WTP ke-15 kali berturut-turut ini tentu patut diapresiasi. Ini menunjukkan bahwa tata kelola keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah berjalan dengan baik dan mendapatkan pengakuan dari BPK RI,” ujar Sidkon.

Meski demikian, Sidkon menegaskan bahwa capaian WTP tidak boleh membuat pemerintah daerah mengabaikan berbagai catatan dan rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Ia menyoroti masih rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang baru mencapai 69,81 persen.

“Walaupun meraih WTP, saya memberikan catatan penting terkait tindak lanjut rekomendasi BPK yang baru mencapai 69,81 persen. Angka ini masih berada di bawah capaian pemerintah pusat dan harus menjadi perhatian serius bagi Pemprov Jawa Barat,” tegasnya.

Berdasarkan data Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) periode 2005–2025, terdapat sebanyak 2.766 rekomendasi yang diberikan BPK kepada Pemprov Jawa Barat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.931 rekomendasi telah ditindaklanjuti, sementara sisanya masih memerlukan penyelesaian.

Sidkon mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera menuntaskan seluruh rekomendasi yang masih tertunda agar kualitas tata kelola pemerintahan semakin baik dan akuntabel.

“Pemprov Jawa Barat masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup besar. Dari 2.766 rekomendasi, memang sebagian besar sudah diselesaikan, tetapi masih ada yang harus segera ditindaklanjuti. Kami di DPRD akan terus mendorong agar rekomendasi dan catatan dari BPK dapat dituntaskan,” katanya.

Sebagai anggota Komisi I yang membidangi pemerintahan, Sidkon juga menyoroti persoalan tata kelola aset daerah yang menurutnya masih menjadi salah satu fokus pembenahan. Ia menilai penataan dan pendataan aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu dilakukan secara lebih optimal agar tidak ada aset yang tidak termanfaatkan dengan baik.

“Fokus perhatian saya adalah tata kelola aset Pemprov Jawa Barat. Ini harus menjadi prioritas ke depan. Komisi I DPRD Jawa Barat saat ini juga sedang melakukan berbagai upaya dari sisi legislatif agar pengelolaan aset daerah menjadi lebih tertib, transparan, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat,” pungkasnya.

Sidkon berharap capaian opini WTP yang telah diraih selama 15 tahun berturut-turut dapat menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, sekaligus mempercepat penyelesaian seluruh rekomendasi BPK demi mewujudkan pemerintahan yang semakin profesional dan akuntabel.***