PKB Jawa Barat Deklarasikan Komitmen Lima Langkah Eksekusi Reforma Agraria, Sahrul Mubarok: “Langkah Nyata untuk Keadilan Rakyat”

Bandung – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat secara resmi mendeklarasikan Komitmen Lima Langkah Eksekusi Reforma Agraria sebagai bagian dari agenda besar perjuangan keadilan sosial dan keberpihakan kepada petani, buruh tani, serta masyarakat adat.

Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB, Lillah Sahrul Mubarok, menyambut deklarasi tersebut dengan penuh antusias. Ia menegaskan bahwa komitmen ini bukan sekadar wacana politik, melainkan langkah konkret untuk menjawab persoalan ketimpangan penguasaan dan distribusi lahan yang selama ini masih menjadi masalah struktural di Indonesia, khususnya di Jawa Barat.

“Reforma agraria adalah amanat konstitusi dan keadilan sosial. Komitmen lima langkah ini menunjukkan bahwa PKB tidak hanya berbicara, tapi juga siap mengeksekusi kebijakan nyata di lapangan,” ujar Lillah kepada wartawan usai menghadiri acara deklarasi di Bandung.

Lima Langkah Komitmen PKB Jawa Barat:

1. Pemetaan dan Identifikasi Aset Tanah
Mendorong pendataan aset tanah negara dan tanah terlantar yang potensial untuk dibagikan kepada rakyat.

2. Advokasi Hukum dan Perlindungan Petani
Menyediakan bantuan hukum bagi petani dan masyarakat adat yang mengalami konflik agraria.

3. Kemitraan dengan Pemerintah dan Lembaga Agraria
Membangun sinergi dengan ATR/BPN, pemda, dan organisasi masyarakat sipil dalam pelaksanaan reforma agraria.

4. Penguatan Kelembagaan Tani dan Ekonomi Rakyat
Mendorong pembentukan koperasi tani dan kelembagaan ekonomi berbasis komunitas.

5. Pengawasan dan Legislasi Pro Reforma Agraria
Mengawal peraturan daerah dan kebijakan pemerintah agar berpihak pada agenda reforma agraria.

Menurut Lillah, DPRD Jawa Barat siap bersinergi dengan DPW PKB serta berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat regulasi dan penganggaran yang mendukung agenda ini.

“Kita tidak ingin reforma agraria hanya jadi janji politik. Kita akan kawal di DPRD agar ada alokasi anggaran dan regulasi daerah yang mendukung program ini,” tambahnya.***