beritatandas.id, BANDUNG – DPRD Provinsi Jawa Barat soroti program Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Tahun 2019.Adapun persoalan yang di soroti pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Barat.
Dalam acara rapat dengar pendapat tersebut Pansus III DPRD Provinsi Jawa Barat menghadirkan KADIN, APINDO, APPSI, PHRI, GIPPI, HIPMI, HPN dan ISSI Bertempat di Ruang Rapat Banggar, Senin,(11/4/2020).
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati mengatakan bahwa pembangunan ekonomi di Jawa Barat, masih banyak yang harus dibenahi dengan berbasi potensi yang dimiliki, LKPJ Ini momentum untuk mengevaluasi untuk kemajuan di hari depan.
“Alhamdulillah kami dapat banyak masukan dari para asosiasi ekonomi,ini masukan yang luar biasa,” paparnya.
Seperti masukan dari perhimpunan hotel dan Restoran (PHRI) Jawa Barat, Herman meminta Pemerintah Jawa Barat membenahi aspek sumber daya manusia (SDM), destinasi, dan promosi jika ingin menjadikan pariwisata sebagai motor utama perekonomian daerah. Alasannya, hingga saat ini aspek tersebut dinilai masih belum baik yang menyebabkan potensi pariwisata di wilayah ini belum dioptimalkan.
Herman menuturkan, potensi pariwisata Jabar sangatlah besar. Hanya, menurutnya, sampai saat ini potensi tersebut belum digali secara optimal. Bahkan, dengan berbagai perkembangan yang terjadi, kinerja di sektor pariwisata cenderung stagnan.
”Jika berbicara secara umum, kita harus kerja keras dengan kondisi sekarang karena tidak lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu atau tahun sebelum, apalagi saat ini akibat Covid-19 udah lebih dari 500 Hotel tutup dan 15 ribu karyawan terpaksa harus di rumahkan, dalam recovery dibutuhkan pendekatan yang utuh,” paparnya.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan kondisi tidak menyenangkan tersebut. Di antaranya, PHRI menyoroti keseriusan pemerintah dalam mendukung kemajuan sektor pariwisata di Tatar Priangan
Ia menyatakan, meski Jabar merupakan destinasi wisata yang cukup tua di tanah air, kegiatan promosi tetaplah perlu dilakukan agar informasi mengenai berbagai destinasi wisata di wilayah ini terus diperbarui.
”Harapannya pemerintah betul paham kondisinya, masalah yang dihadapi, dan bagaimana solusi dari permasalahan tersebut,” katanya.
Meski demikian pemerintah membenahi berbagai kekurangan tersebut, diharapkan sinergi dan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan semakin lebih baik dan pada kelanjutannya akan membrikan dampak positif bagi pariwisata Jabar.
”Dengan sendirinya juga akan mendorong semua bidang yang terkait di sini, semua secara otomatis akan ikut meningkat,” ujarnya.
Begitupun menarik yang sampaikan oleh Saudagar Santri, Abah Suhendi,yang selama ini mereka mengolah dan menjual hasil bumi,mereka menilai bahwa pendampingan produk unggulan di setiap kabupaten/kota mesti di bareungi dengan penelitian objektif
“Potensi alam ini harus dilist karena hasil bumi dari alam bisa disebarkan kepada seluruh sektor, ekonomi non formal, baik formal maupun non formal,dan hasil bumi ini belum ada perlindungan secara khusus akibatanya tidak ada perhatian tidak ada perubahan buktinya kesejahteraan petani kholtikurtul hingga sekarang masih belum tersejahtrakan,” paparnya.
Sementara Wakil Ketua Pansus III DPRD Provinsi Jawa Barat, Sidqon Djampi menyebutkan, yang menjadi catatan bagi penyusun adalah bahwa legislatif dan ekeskutif terikat oleh sumpah jabatan. Sehingga pelaporannya pun harus dilaksanakan dengan baik dan benar serta objektivitas harus selalu diterapkan.
“ASN dan dewan harus bersinergi untuk mempertanggungjawabkan terhadap masyarakat Jawa Barat, jangan sampai diibaratkan jeruk makan jeruk, dengan dengaar pendapat pembangunan ekonomi di Jabar di harap kedepan bisa lebih baik,” ujar Sidqon.
Redaksi